Bengkulu, eWarta.co – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk mengantisipasi potensi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada 2027. Wakil Bupati Bengkulu Utara, H. Sumarno, S.Pd., meminta seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan upaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Optimalisasi Capaian Pemungutan PAD Tahun 2026 di Ruang Command Center Pemkab Bengkulu Utara, Selasa (3/11/2026). Ia mengatakan pemerintah daerah tidak berencana menaikkan pajak, tetapi mendorong masyarakat lebih disiplin memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurut Sumarno, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak diharapkan dapat membantu menutupi kekurangan anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Ia juga berharap realisasi penerimaan pajak daerah tahun ini dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.
Dalam evaluasi tersebut, Sumarno menyoroti masih adanya desa dengan tingkat pembayaran pajak yang mencapai nol persen. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian camat dan kepala desa agar meningkatkan sosialisasi sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat.
Ia meminta perangkat desa memberikan contoh kepada masyarakat dengan memenuhi kewajiban membayar pajak. Camat juga diminta berperan aktif mengoordinasikan kepala desa agar tidak ada lagi desa yang mencatatkan realisasi pembayaran pajak nol persen.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2025. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan penerimaan sekaligus mengidentifikasi kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, Bapenda, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat dan lurah se-Kabupaten Bengkulu Utara. Sejumlah mitra perbankan dan BUMN, yakni BRI, Mandiri, BNI, Bank Bengkulu, serta Kantor Pos juga dilibatkan dalam koordinasi optimalisasi penerimaan PAD.