BENGKULU eWARTA.co -- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu Iskandar Zo menyebutkan pedagang kaki lima (PKL) di Provinsi Bengkulu berpotensi tak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat.
Hal ini menyusul belum adanya perintah dari Kementerian Sosial untuk pendataan penerima BLT minyak goreng bagi PKL gorengan.
"Sampai saat ini pendataan PKL belum kami lakukan karena dari belum ada Interuksi. Terlebih karena memang kuotanya sedikit yakni 2,5 juta se-Indonesia, jadi kemungkinan PKL di Bengkulu tidak akan dapat," ujarnya, Rabu (27/4/2022).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan BLT berupa minyak goreng akan menyasar 3 kelompok penerima yang salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.
Presiden menjabarkan besaran BLT minyak goreng yang dikucurkan sebesar Rp100 ribu per bulan selama 3 bulan sekaligus pada April 2022.
Menurut Kepala Negara, BLT minyak goreng diberikan menyusul harga yang mencekik dalam beberapa bulan terakhir, dan kelangkaan pasokan.
Dia pun memerintahkan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri untuk berkoordinasi agar penyaluran BLT berjalan lancar.
"Namun dengan kuota itu, saya rasa hanya cukup untuk Pulau Jawa saja. Apalagi sekarang penyalurannya sudah terlaksana," pungkas Iskandar Zo. (Bisr)