BENGKULU, eWARTA.co -- Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memanfaatkan akses permodalan kredit usaha rakyat (KUR) yang tersedia hampir di seluruh mitra perbankan.
Kepala DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya mengatakan, serapan KUR di Bengkulu mencapai 1 persen atau Rp1,9 triliun dari total KUR yang tersedia secara nasional sebesar Rp373,17 triliun.
Jumlah tersebut masih terbilang kecil dengan keberadaan dana KUR yang digulirkan pemerintah melalui perbankan yang mencapai puluhan triliun.
"Meski realisasi penyaluran tersebut meningkat hingga 49 persen jika dibandingkan periode sama 2021 yang hanya Rp 1,2 triliun, tapi ini masih sangat rendah dibanding provinsi lain," ujar Bayu.
Apalagi dari penyaluran KUR tersebut, terbanyak berasal dari sektor pertanian yaitu mencapai 58,3 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun.
"Artinya UMKM masih sangat sedikit yang mendapatkan akses KUR," kata dia.
Ia memperkirakan rendahnya serapan KUR UMKM di daerah, terjadi karena keterbatasan UMKM dalam mengakses permodalan yang ada.
Selain itu juga masih rendahnya pembinaan personal branding UMKM membuat pelaku usaha terbatas melakukan pengembangan sehingga tak ada keinginan untuk naik kelas.
Masalah lainnya juga syarat yang diminta perbankan dalam memenuhi syarat pencairan KUR sehingga membuat pelaku UMKM lebih cenderung memilih jasa keuangan lain atau koperasi simpan pinjam yang bunganya jauh lebih tinggi.
Untuk itu pihaknya terus melakukan sosialisasi, sinergitas antar pemerintah daerah agar melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses permodalan tersebut.
"Kami akan kembali mengajak pemda, perbankan agar menggandeng pelaku UMKM agar dipermudah mendapatkan akses peminjamannya," sampai Bayu.