JEMBER, ewarta.co — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengalokasikan tambahan dana transfer sebesar Rp223 miliar demi pemerataan infrastruktur serta penguatan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa dan dusun.
Tambahan anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2026 sebesar Rp151,6 miliar dan dana kurang bayar Tahun 2024 sebesar Rp71,5 miliar. Surat persetujuan penambahan alokasi dana ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada 5 Agustus 2026.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Banmus, Selasa (11/8/2026), mengungkapkan bahwa total top-up DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp223 miliar tersebut merupakan alokasi tertinggi di Jawa Timur.
"Anggaran ini harus segera dimasukkan dalam Rancangan KUPA APBD 2026 agar bisa segera difungsikan," ujar Widarto.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menegaskan komitmen partainya untuk memastikan APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
"Kami mendorong agar tambahan dana transfer dari pemerintah pusat ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, baik perbaikan jalan maupun Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah pedesaan yang selama ini belum tersentuh," kata Ardi, dikutip dari eWarta.co, Jumat (14/8/2026).
Menurut Ardi, keluhan masyarakat paling banyak datang dari wilayah pinggiran, seperti kawasan Jember Selatan. Warga mendesak adanya perbaikan jalan utama dan penambahan PJU untuk menunjang keamanan serta aktivitas harian para petani, pedagang, dan nelayan yang sudah beraktivitas sejak pagi hari.
"Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan memadai, mobilitas warga akan lancar dan roda perekonomian di pelosok otomatis terangkat," jelasnya.
Lebih lanjut, Ardi menambahkan bahwa Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyetujui rencana dana talangan Tahun 2027 untuk perbaikan pelayanan kesehatan di RS milik pemerintah serta pemerataan infrastruktur.
Ia meminta proses pembahasan di Banggar DPRD dapat segera dituntaskan. Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal seluruh skema pembiayaan agar berjalan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan.
"Terobosan Pemkab dalam mengupayakan alokasi anggaran ini merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi. Orientasi utamanya harus berujung pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat," pungkas Ardi.
Penulis: Hafit
Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo