BENGKULU, eWarta.co – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penerapan strategi 4K. Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya melalui satu kebijakan. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi vertikal, pelaku distribusi, serta lembaga yang memiliki data dan kewenangan terkait kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dedy dalam pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, keempat aspek dalam strategi 4K harus berjalan secara bersamaan untuk mencegah tekanan harga kebutuhan masyarakat.
“Kita harus memperkuat sinergi ataupun strategi 4K salah satunya. Yang pertama adalah soal keterjangkauan harga,” kata Dedy.
Dedy menjelaskan, keterjangkauan harga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara harga barang dan daya beli masyarakat.
Selain harga, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Pasokan yang terbatas ketika permintaan tetap tinggi dapat memicu kelangkaan dan mendorong kenaikan harga.
Aspek berikutnya adalah kelancaran distribusi. Dedy mencontohkan keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi dan berpotensi mengganggu distribusi berbagai komoditas jika berlangsung dalam waktu lama.
“Kemarin misalkan terjadi keterlambatan pasokan BBM, itu kita bersyukur cepat teratasi. Kalau sempat kemarin itu seminggu, maka akan mengganggu proses distribusi barang,” ujarnya.
Menurut Dedy, gangguan distribusi dapat menyebabkan stok barang di pasar menurun. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu pembelian berlebihan oleh masyarakat atau panic buying.
Karena itu, koordinasi dengan pihak yang berkaitan langsung dengan rantai distribusi, termasuk Pertamina, perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu memantau kondisi pasokan untuk mengantisipasi gangguan sebelum berdampak terhadap harga.
Pilar keempat adalah komunikasi antarlembaga. Dedy menilai pertukaran informasi dan data diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu sumber data penting dalam membaca perkembangan harga dan menentukan langkah pengendalian. Informasi tersebut dapat menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika mulai muncul tekanan inflasi.
“Koordinasi BPS memberikan sinyal, ‘Bu, Pak, hati-hati Pak, ini tren kita naik inflasinya,’” ujar Dedy.
Selain strategi 4K, Pemkot Bengkulu juga mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan serta aktivitas ekonomi. Digitalisasi dinilai dapat mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan transparansi, dan mendukung pemantauan kondisi ekonomi daerah.
Dedy menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga angka statistik. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan harga tetap terkendali, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.