BENGKULU, ewarta.co -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen mengawal perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan perawat di seluruh Indonesia. Komitmen ini dinilai krusial mengingat tenaga kesehatan merupakan fondasi utama transformasi sistem kesehatan nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kota Bengkulu, Jumat (9/10/2026).
"Kehadiran kami adalah bentuk penghormatan bagi profesi perawat. Ini menegaskan bahwa aspirasi dari daerah menjadi perhatian serius negara," ujar Sultan.
Sultan menjelaskan, pemerintah telah menempatkan pembangunan kesehatan sebagai pilar penting dalam RPJMN 2025–2029 melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang terus memperkuat layanan primer, penanganan penyakit menular, hingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski begitu, Sultan menegaskan keberhasilan berbagai program kesehatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan di lapangan.
"Upaya apa pun tidak akan optimal tanpa dukungan tenaga kesehatan yang cukup, kompeten, dan terdistribusi secara merata," tegasnya.
Sementara itu, Ketua PPNI Provinsi Bengkulu, Fauzan Adriansyah, menyebut isu kesejahteraan dan kepastian jenjang karier perawat menjadi agenda utama dalam Munas ini.
"Melalui Munas XI PPNI, kami berharap seluruh persoalan perawat dapat terbahas secara menyeluruh guna menghasilkan keputusan yang mendukung kemajuan profesi serta memperkuat sinergi dengan pemerintah," tutur Fauzan.