BENGKULU, eWarta.co – Guna menjamin pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) PWI Bengkulu yang demokratis dan bebas intervensi, Tim Bantuan Hukum disiapkan untuk memberikan perlindungan penuh bagi seluruh anggota. Langkah ini diambil sebagai komitmen menjaga marwah organisasi agar setiap wartawan dapat menyalurkan hak suaranya tanpa rasa takut.
Pembentukan tim hukum ini dilatarbelakangi oleh pentingnya melindungi wartawan dari segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun paksaan terkait perbedaan pilihan calon ketua.
"Kami hadir untuk memastikan setiap wartawan memiliki kedaulatan penuh atas pilihannya. Tidak boleh ada anggota yang ditekan atau diintimidasi karena perbedaan dukungan. Jika ada yang merasa terancam, kami siap memberikan advokasi dan perlindungan hukum," ujar perwakilan Tim Bantuan Hukum, Iksan Agus Abraham, S.H., Kamis (16/7/2026).
Tim ini bertugas memantau jalannya tahapan pemilihan, menerima aduan terkait pelanggaran prosedur, serta memastikan mekanisme pemungutan suara berjalan sesuai Pasal 30 ART PWI yang mengamanatkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Selain perlindungan selama konferensi, tim ini juga membuka jalur pengaduan bagi anggota yang mengalami kendala terkait hak keanggotaan dan profesionalisme di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen PWI dalam menjaga independensi profesi wartawan di Bengkulu.
"Kami mengimbau seluruh anggota untuk tetap berani dan teguh menjaga integritas. Jangan ragu melapor jika menemukan praktik yang mencederai demokrasi organisasi. Kami akan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius demi memastikan proses berjalan di koridor yang benar," tambah Iksan.
Kehadiran tim ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang maupun intimidasi terbuka, sehingga Konferwil PWI Bengkulu melahirkan pemimpin yang sah dan berintegritas.
Terakhir, seluruh pihak diminta menghormati hak setiap wartawan sebagai pemilih dan kembali fokus pada visi-misi kemajuan organisasi. "Konferwil yang jujur dan adil adalah langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap organisasi profesi wartawan," pungkasnya. (**)