SELUMA, eWarta.co -- Tanggapi aduan masyarakat, Komisi I DPRD Kabupaten Seluma panggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma serta BKPSDM Seluma, pemangilan ini guna membahas polemik mutasi kepala sekolah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu yang berdasarkan laporan dari masyarakat terdapat kejanggalan dalam proses mutasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Seluma, Zetman mengatakan, selaku DPRD fungsi pengawasan harus dilakukan secara maksimal untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pihak BKPSDM agar menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait mutasi tersebut. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai bahan kajian dan pengawasan DPRD.
"Kami menghargai penjelasan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa mutasi telah sesuai aturan dan tidak ada masalah. Namun, kami tetap membuka ruang bagi semua pihak yang ingin menyampaikan informasi kepada DPRD Seluma. Rapat Dengar Pendapat ini juga digelar karena adanya laporan masyarakat yang menilai ada kejanggalan,” ujar Zetman.
Zetman menegaskan, DPRD tidak ingin berspekulasi, melainkan memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pertimbangan dalam mutasi benar-benar sesuai regulasi.
Lebih lanjut, Komisi I berencana memanggil sejumlah kepala sekolah, baik yang diberhentikan maupun yang baru dilantik, untuk dimintai keterangan secara langsung.
"Kami akan memanggil secara acak kepala sekolah yang diberhentikan maupun yang diangkat. Kami ingin mendengar langsung keterangan mereka. Ada laporan yang masuk kepada kami terkait dugaan kejanggalan. Kami ingin memastikan apakah proses ini benar-benar sudah sesuai aturan," Sambungnya.
Zetman juga menyoroti adanya laporan bahwa masih terdapat kepala sekolah yang menjabat lebih dari dua periode, sementara di sisi lain ada kepala sekolah yang baru menjabat sekitar dua tahun namun sudah diberhentikan.
"Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, silakan. Namun kami tetap akan menelusuri setiap laporan yang masuk. Kami bekerja berdasarkan data dan fakta yang ada," Tutupnya. (Rns)