Tak Ada Formasi PPPK, Pemprov dan Dewan Harus Sejalan

Create: Fri, 03/17/2023 - 18:32
Author: Redaksi


BENGKULU, eWarta.co - Menyikapi tidak adanya Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Provinsi Bengkulu pada 2023 ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-Pan RB), Abdullah Azwar Anas, menyarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu membangun Komunikasi dengan DPRD Provinsi Bengkulu. 

"Saya kira bapak gubernur dan DPRD untuk membangun komunikasi dengan teman- teman yang lain supaya nanti formasi PPPK nya bisa dipenuhi sesuai dengan harapan  masyarakat disini," sampai Abdullah Azwar Anas. 

Sedangkan terkait dengan anggaran untuk PPPKK, ia menyatakan anggarannya masih perlu komunikasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Memang ada beberapa di daerah tidak mengusulkan maksimal karena anggarannya terbatas dan seterusnya, " ungkapnya

Sementara itu Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu saat ini 40 persen digunakan untuk belanja pegawai, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan formasi PPPK pada tahun 2023 

"Kalau ada formasi dan ada anggarannya kita akan angkat, kalau mengandalkan anggaran APBD sekarang, apbd sekarang itu 40 persen lebih untuk belanja pegawai tidak mungkin kita mengangkat PPPK," katanya

Ditambahkannya, jika dipaksakan untuk perekrutan PPPK maka beban untuk belanja pegawai sampai 50 persen lebih, maka ini kan terjadi lebih lebar untuk membayar pegawai dari pada kerja pegawai itu sendiri. 

"Kita temba dan bebankan  bisa-bisa mencapai 50 persen keatas untuk biaya pegawai, berarti besar lah biaya tukang dengan biaya pekerjaannya," demikian Hamka.