SELUMA, eWarta.co-- DPRD Kabupaten Seluma gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kepala Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo.
RDP dilaksanakan untuk mendengarkan langsung kejelasan Kepala Desa Dusun Baru terkait dengan duggan perselingkuhan dan perbuatan asusila bersama kedua wanita yang berinisial EF dan TH yang di tuduhkan oleh masyarakat Desa tersebut.
Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar, S. Sos mengatakan, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kapolsek Talo dan yang memberikan informasi mulai dari terlaksananya sidang adat diperuntukkan untuk kepala Desa Dusun baru dan ke 2 rekan wanita, kepala Desa yang diduga melakukan perbuatan asusila sampai hadirnya sebagian masyarakat Desa Dusun Baru ke Kantor bupati.
"Tentunya informasi yang disampaikan oleh Kapolsek tadi menjadi pertimbangan bagi kami. Hasil hearing ini meminta kepada Bupati untuk meninjau kembali, jangan sampai gegabah untuk memberhentikan kepala Desa," sampainya, Selasa (27/3/2024).
Turut disampaikan, bahwa dalam waktu dekat DPRD Seluma juga akan melakukan RDP ke 2, yang mana RDP tersebut untuk mendengarkan pendapat secara langsung dari Pemerintah Daerah terkait kejelasan kasus Dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa Dusun Baru. Serta mendengarkan langsung langkah yang akan diambil Pemda terkait permasalahan tersebut.
"Kami juga akan meminta pihak inspektorat hasil dari pada pemeriksaan ataupun melakukan jejak pendapat terhadap masyarakat,Dinas PMD, dan para asisten akan kita lakukan hearing yang ke dua,"sambunya.
Terpisah, Kepala Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo, Ibran mengaku, bahwa tuduhan yang dutujukan masyarakat kepada Dirinya tidak lah benar, mengingat dirinya tidak melakukan perbuatan yang sudah dituduhkan masyarakat kepada dirinya.
Ibran mendugga bahwa ada keinginan sebagain masyarakat untuk meminta dirinya berhenti dari jabatan Kepala Desa sampai melakukan aksi Demo di halaman Kantor Bupati beberapa hari yang lalu, itu merupakan adanya kepentingan politik yang dilakukan oleh YP, salah satu calon kepala Desa yang saat itu kalah dalam pemilihan.
"Ini murni ada unsur politik, karena yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan Demo itu adalah lawan politik, calon kepala Desa yang gagal di tahun 2019 yang lalu,"jelasnya. (Rns)