JEMBER, ewarta.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember resmi mengukuhkan Dewan Pimpinan serta Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi masa khidmat 2026–2031 di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026).
Dalam kepengurusan baru yang diisi 23 orang tersebut, Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. kembali dipercaya memimpin sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.
Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jember, Gus Fawait, yang menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah dalam membangun daerah. Dalam sambutannya, ia menyebut MUI memiliki posisi strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat.
Salah satu persoalan utama yang disorot Bupati adalah rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah akibat masih adanya penolakan warga yang menganggap imunisasi haram.
"Saya mohon bantuan kepada MUI. Di beberapa tempat, masih ada warga yang tidak mau ikut imunisasi karena menganggapnya haram. Walaupun MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan ini bisa diperkuat oleh MUI Kabupaten Jember," ujar Gus Fawait.
Ia mengimbau MUI untuk aktif menyampaikan edukasi melalui pengajian, majelis taklim, hingga pondok pesantren agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak.
"Kolaborasi antara pemerintah dan MUI perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi demi menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas," tegasnya.
Selain imunisasi, Pemkab Jember juga membuka ruang kolaborasi di bidang kesehatan lainnya, seperti program home care bagi masyarakat miskin ekstrem, lansia tunggal, ibu hamil berisiko tinggi, anak stunting, dan penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus terhadap kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Jember Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. menegaskan komitmen MUI untuk hadir sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang independen, kritis, konstruktif, dan objektif.
"MUI berkewajiban memberikan pencerahan kepada masyarakat serta menyampaikan pandangan keagamaan dan pertimbangan moral terhadap persoalan publik," tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah dan ulama memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah fokus pada pembangunan fisik dan material, sementara ulama membina aspek moral, spiritual, dan keagamaan.
"Saya sangat setuju kolaborasi ini diperluas. Kita ingin memastikan pembangunan di Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan bermasa depan lebih baik," pungkasnya.
Penulis: Hafit