BENGKULU, eWarta.co – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu (KPwBI) bersama Pemda provinsi Bengkulu dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menggelar Sarasehan Perekonomian Bengkulu, Kamis (9/4/2026). Pertemuan strategis ini menyoroti penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas produksi serta distribusi daerah di tengah ketidakpastian tekanan geopolitik global.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan I 2026 berada pada kisaran 4,47–5,03 persen secara tahunan. Namun, ia mengingatkan adanya potensi perlambatan akibat penurunan transfer ke daerah sekitar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Ia juga menjelaskan bahwa inflasi Bengkulu pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,85 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 3,83 persen, sedangkan Kota Bengkulu sebesar 2,52 persen.
Sementara itu, Dalam diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) dan Kajian Fiskal Regional (KFR) tersebut, terungkap bahwa realisasi proyek strategis nasional di Bengkulu menjadi salah satu instrumen kunci dalam menjaga resiliensi ekonomi lokal. Hingga akhir kuartal pertama 2026, potret serapan anggaran kementerian/lembaga di Bumi Rafflesia menunjukkan dinamika yang beragam.
"Sinergi moneter dan fiskal sangat krusial untuk memastikan aktivitas produksi tetap berjalan. Akselerasi belanja pemerintah, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur strategis, akan memberikan dampak rembesan (trickle-down effect) bagi ekonomi masyarakat," Ungkap M Irfan Surya Wardana, Kepala Kanwil DJPb provinsi Bengkulu.
Berdasarkan data KFR per akhir Maret 2026, sektor pendidikan mencatatkan prestasi serapan tertinggi. Pembangunan Gedung Kuliah UIN Fatmawati Sukarno telah rampung 100 persen (Rp11,92 miliar), disusul Gedung Kuliah IAIN Curup yang mencapai 90 persen. Keberhasilan di sektor pendidikan ini dinilai mampu mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) Bengkulu dalam jangka panjang.
Namun, tantangan besar masih membayangi sektor infrastruktur jalan. Proyek preservasi jalan nasional, yang memakan porsi anggaran terbesar, rata-rata baru mencapai realisasi 20 persen. Paket Jalan Tais - Manna - Batas Sumsel senilai Rp32,17 miliar, misalnya, baru terserap Rp6,43 miliar. Bahkan, beberapa paket besar seperti Preservasi Jalan Batas Sumbar - Seblat masih mencatatkan realisasi nol persen.
Forum sarasehan ini menekankan bahwa keterlambatan eksekusi di sektor infrastruktur harus segera diatasi agar tidak menghambat arus distribusi logistik. Kelancaran konektivitas darat sangat vital untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama saat menghadapi tekanan harga pangan dan energi global.
Selain membahas fiskal, pertemuan ini juga membedah prospek inflasi 2026 yang diperkirakan tetap terkendali. Optimisme ini didorong oleh sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memastikan kelancaran pasokan barang pokok di pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota.
Melalui kolaborasi erat antara otoritas moneter dan fiskal, Pemprov Bengkulu optimis target pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif, sekaligus memperkuat daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan ekonomi di sisa tahun 2026. (Red)