KOTAMOBAGU, eWarta.co — Pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan desa, menjadi sorotan dalam dialog Senator DPD RI asal Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, bersama puluhan wartawan di Kota Kotamobagu, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Cafe Kusu-Kusu tersebut turut didampingi Ketua PWI Kotamobagu, Konni Balamba, S.Sos. Forum ini menjadi ruang diskusi mengenai kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat peran pers dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan di daerah.
Stefanus, yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat PWI Sulawesi Utara periode 2026–2031, menempati posisi strategis dalam membangun komunikasi antara insan pers dan pemangku kebijakan. Namun, kemitraan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan independensi pers dan fungsi kontrol sosial.
Pers tidak cukup hanya memberitakan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan program di lapangan juga perlu diuji melalui verifikasi fakta, penelusuran persoalan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara objektif.
Pengawasan terhadap program MBG dan pembangunan desa menjadi penting agar pelaksanaannya sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa pun perlu mendapat perhatian melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta.
Bagi PWI Kotamobagu, pertemuan ini menjadi kesempatan memperluas komunikasi dengan wakil daerah di tingkat nasional, sekaligus memperkuat kontribusi wartawan dalam mengawal agenda pembangunan tanpa kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan publik.
Komitmen terhadap kualitas dan integritas jurnalistik turut ditegaskan Stefanus melalui pesannya pada peringatan Hari Pers Nasional 2022.
“Semoga insan pers Indonesia dapat terus menyajikan informasi terpercaya dan berkualitas sehingga dapat mempersatukan dan mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Dialog tersebut diharapkan menjadi awal komunikasi yang lebih terbuka antara pers dan pemangku kebijakan. Sebab, pembangunan yang akuntabel tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga pengawasan publik yang independen, kritik yang konstruktif, dan keberanian pers mengungkap persoalan berdasarkan fakta.
(Rm)