BENGKULU, ewarta.co -- Gelombang perlawanan kembali pecah di Bumi Rafflesia. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Menolak Diam mengepung Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (4/11/2026).
Aksi ini bukan sekadar ritual tahunan mimbar bebas, melainkan akumulasi kemarahan publik terhadap lingkaran setan kebijakan negara yang kian menjauh dari konstitusi. Di tengah retorika pertumbuhan ekonomi yang sering dipamerkan penguasa, realitas di tingkat akar rumput justru menunjukkan hal sebaliknya: rakyat kecil terhimpit, demokrasi kian mati suri, dan oligarki sumber daya alam terus merampas ruang hidup masyarakat.
Aliansi Bengkulu Menolak Diam membeberkan enam poin tuntutan fundamental yang menelanjangi kegagalan struktural pemerintah dalam mengurus hajat hidup orang banyak:
1. Darurat Ekonomi & Lemahnya Pengawasan Sektor Keuangan:
Stabilitas ekonomi yang digembar-gemborkan nyatanya rapuh. Mahasiswa secara tajam mendesak OJK dan Bank Indonesia untuk keluar dari zona nyaman dan memperketat pengawasan sektor keuangan yang kerap merugikan masyarakat kecil, di tengah jeratan pinjaman online ilegal dan ketimpangan finansial yang akut.
2. Pembajakan Demokrasi & Krisis Supremasi Sipil:
Demokrasi Indonesia hari ini tengah berada di ruang ICU. Penegakan supremasi sipil kian tergerus oleh militerisme terselubung dan pembungkaman ruang kritik. Konstitusi hanya dijadikan pajangan retorika sementara praktik kekuasaan berjalan otoriter.
3. Komersialisasi dan Pengkhianatan Mandat Pendidikan:
Anggaran pendidikan yang digelontorkan seringkali salah urus dan tidak tepat sasaran. Mahasiswa menagih komitmen moral negara agar pendidikan tidak sekadar menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit, melainkan hak fundamental yang dijamin penuh oleh konstitusi.
4. Karhutla: Bencana Ekologis yang Dianggap Angin Lalu:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang tanpa ada mitigasi struktural yang serius. Menuntut agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional adalah harga mati, dibarengi dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi hitam yang membakar bumi demi profit semata.
5. APBN yang Salah Urus dan Tidak Berkeadilan:
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai kerap salah sasaran, sarat kepentingan rente, dan mengabaikan rasa keadilan sosial. Rakyat terus dipaksa berkorban lewat berbagai beban fiskal, sementara para pemegang kebijakan asyik memelihara pemborosan anggaran.
6. Bengkulu di Bawah Ancaman Tambang Ilegal dan Oligarki SDA
Ini dibacakan oleh perwakilan aliansi saat membacakan enam tuntutan di tangga Kantor DPRD provinsi Bengkulu.
Poin paling krusial bagi tanah Bengkulu: desakan pencabutan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelolaan SDA yang ilegal atau merugikan rakyat. Bengkulu tidak boleh terus-menerus dijadikan zona pengorbanan (sacrifice zone) demi memuaskan nafsu akumulasi kapital para oligarki lokal maupun nasional, sementara masyarakat lokal menanggung kerusakan ekologis permanen.
Aksi ini mengirimkan pesan telak kepada para wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat: diam adalah pengkhianatan.
Ketika instrumen negara gagal mendengar suara rakyat, maka jalan jalanan adalah satu-satunya parlemen yang tersisa. Mahasiswa Bengkulu telah menegaskan bahwa kritik bukan bentuk kebencian, melainkan manifestasi tertinggi dari kecintaan terhadap bangsa.
Kini, bolanya berada di tangan para pemangku kekuasaan: apakah mereka akan memilih tuli dan terus bersembunyi di balik tembok gedung dewan, atau mengambil langkah nyata untuk merombak total arah kebijakan yang selama ini menindas rakyat. (**)