KOTAMOBAGU, eWarta.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Kotamobagu meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) mengevaluasi penanganan laporan masyarakat yang berkaitan dengan produk jurnalistik. PWI mengingatkan agar keberatan terhadap pemberitaan tidak serta-merta diarahkan ke proses pidana terhadap wartawan.
Wakil Ketua PWI Kota Kotamobagu Bidang Organisasi dan Hukum, Yogi Farlin Mokoagow, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih fungsi Dewan Pers dalam menilai persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
“Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, mekanisme yang harus ditempuh adalah hak jawab, hak koreksi, maupun penyelesaian melalui Dewan Pers. Jangan sampai setiap keberatan atas berita langsung berujung pada pemeriksaan pidana terhadap wartawan,” tegas Yogi.
Ia juga mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026 memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara sah.
Putusan tersebut menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan harus menjadi upaya terakhir setelah mekanisme penyelesaian melalui pers ditempuh sesuai ketentuan.
Yogi menilai, pemahaman terhadap putusan tersebut penting dimiliki seluruh penyidik agar tidak terjadi kekeliruan dalam menangani pengaduan yang berkaitan dengan pemberitaan.
PWI Kotamobagu juga menyoroti pertanyaan mengenai status Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dinilai tidak semestinya dijadikan tolok ukur untuk mengintimidasi atau mendiskreditkan wartawan dalam pemeriksaan terkait produk jurnalistik.
“Kompetensi wartawan memang penting, tetapi persoalan UKW tidak boleh dijadikan alat untuk menekan profesi wartawan. Ada mekanisme dan aturan yang harus dihormati,” ujarnya.
Selain itu, Yogi mengingatkan kembali Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Polri Tahun 2022 yang mengatur koordinasi dalam penanganan perkara berkaitan dengan kemerdekaan pers.
Ia meminta Kapolda Sulawesi Utara memberikan perhatian serius terhadap implementasi kesepakatan tersebut hingga ke tingkat penyidik di wilayah hukum masing-masing.
Meski demikian, PWI menegaskan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada wartawan.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana umum seperti pemerasan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum di luar kegiatan jurnalistik, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan mencampuradukkan tindak pidana umum dengan sengketa pemberitaan. Kami tidak membela wartawan yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, ketika persoalannya adalah karya jurnalistik, mekanisme pers harus dihormati,” tegas Yogi.
PWI Kotamobagu berharap Polda Sulut segera melakukan evaluasi internal dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada jajaran penyidik mengenai batas kewenangan dalam menangani persoalan pers.
Menurut Yogi, hubungan pers dan kepolisian semestinya dibangun atas dasar kemitraan, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hukum.
Sebab, kemerdekaan pers bukan semata-mata kepentingan wartawan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.***
(Rendy).