BENGKULU, eWarta.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mendorong hilirisasi komoditas kelapa melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan produk olahan.
Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, mengingat produktivitas perkebunan kelapa di Bengkulu masih termasuk 10 provinsi terendah secara nasional.
Dorongan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema pengembangan ekosistem komoditas kelapa di Aula Singaran Pati Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha agribisnis, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan.
Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Murtaza, mengatakan pengembangan kelapa olahan berpotensi memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah.
Menurutnya, pengembangan tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha pengolahan.
Berdasarkan data perkebunan rakyat tahun 2024 dalam kerangka acuan kegiatan, luas perkebunan kelapa di Bengkulu mencapai 8.761 hektare dengan produksi 7.091 ton. Bengkulu Utara menjadi sentra produksi terbesar dengan 2.049 ton, disusul Seluma 1.268 ton dan Kaur 1.181 ton.
Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Fitri Aryati, mengatakan produktivitas kelapa di Bengkulu masih tergolong rendah secara nasional. Perbaikan perlu dilakukan melalui penggunaan bibit berkualitas, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pengendalian hama dan penyakit.
Selain peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan dinilai penting karena sebagian hasil panen masih dijual dalam bentuk kelapa bulat atau kopra. Padahal, kelapa dapat diolah menjadi beragam produk, seperti sabut kelapa, briket tempurung, air kelapa kemasan, dan Virgin Coconut Oil (VCO).
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Suharyanto, mengatakan hampir seluruh bagian kelapa berpotensi dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Pemanfaatannya mencakup sektor pangan, kesehatan, pakan ternak, hingga industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
FGD tersebut juga mengidentifikasi sejumlah kendala, mulai dari kebutuhan peremajaan tanaman, kelembagaan petani yang perlu diperkuat, keterbatasan fasilitas pengolahan, hingga infrastruktur dan akses pasar.
Di sisi lain, penguatan sentra produksi dan pengembangan produk turunan menjadi peluang untuk memperluas hilirisasi kelapa di Bengkulu.
OJK juga mendorong perluasan pembiayaan bagi petani dan UMKM pengolahan kelapa melalui pertemuan bisnis antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan.
Skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha, serta dukungan penjaminan dan asuransi pertanian, dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha.
Penguatan ekosistem kelapa membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), instansi terkait, asosiasi petani, pelaku usaha, dan lembaga jasa keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dari perkebunan hingga pengolahan dan pemasaran produk.