MANADO, eWarta.co — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menerima kunjungan pengurus Forum Persaudaraan Lintas Agama (FORPELITA) Sulawesi Utara sekaligus melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, Selasa (27/10/2026).
Kedua agenda tersebut mencerminkan upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi lintas agama hingga pengelola fasilitas publik, guna memperkuat kerukunan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.
FORPELITA Undang Tokoh Lintas Agama dalam Pelantikan dan Deklarasi
Kunjungan pengurus FORPELITA Sulawesi Utara menjadi momentum untuk membangun komunikasi sekaligus memperkuat komitmen menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Utara.
Rombongan dipimpin Ketua DPP FORPELITA Sulawesi Utara, Pdt. Marlon Kojongian, bersama Sekretaris Jenderal H. Usran Mantow, S.Ag., M.Pd.I., Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd., serta Plt. Bendahara Laura Seegho, S.Th.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus FORPELITA menyampaikan undangan kepada Plt. Kajati Sulut untuk menghadiri pelantikan pengurus sekaligus deklarasi FORPELITA Sulawesi Utara.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.30 WITA, di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Manado.
Pelantikan dan deklarasi ini direncanakan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat ruang dialog, membangun rasa saling percaya, dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga toleransi antarumat beragama.
Kerukunan tidak hanya bertumpu pada sikap saling menghormati, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang terbuka dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, keberadaan organisasi lintas agama seperti FORPELITA diharapkan turut mengambil peran dalam merawat persatuan dan mencegah munculnya sekat-sekat sosial akibat perbedaan.
Kerja Sama Kejati Sulut dan Angkasa Pura
Pada agenda lainnya, Plt. Kajati Sulut menandatangani kerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado.
Kerja sama ini berkaitan dengan pemanfaatan sarana bandar udara sebagai posko perwakilan kejaksaan di kawasan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak pengelola bandar udara.
Penandatanganan kerja sama dilakukan bersama General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko, yang didampingi Legal & Compliance Department Head, Hilda Yuwafi Nikmah, serta Legal & Communication Officer, Reinhart Stephanus Sihite.
Pemanfaatan fasilitas di kawasan bandara menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan operasional dan koordinasi kelembagaan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja antara Kejati Sulut dan PT Angkasa Pura Indonesia, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Plt. Kajati Sulut didampingi Asisten Intelijen Ery Yudianto, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H., serta Kepala Seksi II Intelijen Kejati Sulawesi Utara, Alkaf, S.H., M.H.
Pertemuan dengan FORPELITA dan penandatanganan kerja sama dengan Angkasa Pura memiliki fokus berbeda, tetapi sama-sama menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
Hubungan dengan organisasi lintas agama diharapkan berkontribusi terhadap terpeliharanya toleransi dan keharmonisan sosial. Sementara itu, kerja sama dengan pengelola bandara diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kejaksaan melalui pemanfaatan sarana yang tersedia.
Melalui penguatan komunikasi dan kolaborasi tersebut, Kejati Sulut diharapkan dapat terus membangun hubungan kelembagaan yang efektif, menjaga kedekatan dengan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik sesuai kewenangannya.**
(Rendy)