JEMBER, ewarta.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat Komisi C DPRD Jember. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Jember tercatat menembus angka fantastis sebesar Rp352 miliar.
Akumulasi angka jumbo tersebut tercatat sejak tahun 2013 hingga Oktober 2026, atau tepatnya sejak kewenangan pemungutan pajak daerah diserahkan dari Pemerintah Pusat melalui KPP Pratama kepada Pemerintah Daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi, menjelaskan bahwa sisa piutang PBB saat awal pelimpahan pada 2013 sebenarnya "hanya" mencapai Rp82 miliar. Namun, angka tersebut terus membengkak setiap tahun hingga menyentuh Rp352 miliar pada Oktober 2026.
"Piutang ini tercatat di keuangan Pemkab Jember dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Fauzi, Jumat (13/11/2026).
Bapenda mengklasifikasikan piutang tersebut ke dalam empat kelompok, yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dua kategori terakhir merupakan kelompok yang paling sulit tertagih dengan rincian yang mencengangkan:
* Kelompok diragukan: Rp105 miliar
* Kelompok macet: Rp175 miliar
Dengan demikian, total Rp280 miliar dari keseluruhan Rp352 miliar piutang PBB masuk dalam kategori sulit tertagih.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jember, Iqbal Wilda Fardana, mendesak Bapenda untuk mengambil langkah tegas. Pihaknya merekomendasikan pembentukan Tim Satgas Penanganan Pajak yang berkoordinasi langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengusut tuntas tunggakan tersebut.
"Sebab, jumlah piutangnya sangat fantastis, bisa untuk membangun jalan tanpa harus utang," tegas Iqbal, Jumat (13/11/2026).
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi kebocoran di tingkat bawah. Jangan sampai, kata Iqbal, para wajib pajak sebenarnya sudah membayar lunas, namun dana tersebut tidak sampai ke kas daerah melalui Bapenda.
Selain penegakan hukum, Komisi C meminta Bapenda lebih gencar mensosialisasikan inovasi pembayaran yang mempermudah warga—seperti melalui aplikasi, QRIS, m-banking, dan berbagai kanal digital lainnya—agar akumulasi piutang tidak terus bertambah di masa mendatang.
Di sisi lain, terlepas dari persoalan piutang PBB tersebut, Bapenda mencatat pencapaian gemilang pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Achmad Imam Fauzi menyebutkan bahwa PAD Kabupaten Jember tahun 2026 sukses pecah rekor dan menembus kisaran Rp1,1 triliun per 31 Oktober 2026.
Capaian ini menorehkan sejarah baru karena dalam 10 tahun terakhir, PAD Jember belum pernah menembus angka Rp1 triliun sekaligus belum pernah mencapai 100 persen dari target.
"PAD tahun 2026 sudah melampaui Rp1 triliun atau sekitar Rp1,1 triliun per 31 Oktober 2026. Dengan sisa dua bulan (November–Desember), diproyeksikan bisa tercapai Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun," pungkas Fauzi, yang juga mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj. Sekda pada Rabu (11/11/2026). (hafit/prw)