BENGKULU, eWarta.co – Organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, terus memperkuat struktur organisasinya hingga ke tingkat daerah. Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) di Bengkulu, organisasi ini menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah sekaligus memperkuat jaringan advokasi masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, menyampaikan bahwa restrukturisasi kepengurusan secara nasional sedang berjalan. Seluruh Surat Keputusan (SK) kepengurusan diperbarui sepanjang Mei hingga Juni 2026 demi memastikan organisasi bergerak lebih efektif dan responsif.
Di wilayah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa bahkan menerapkan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) untuk menyaring figur terbaik.
"Perempuan Bangsa harus mampu menaungi serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan. Untuk mewujudkan itu, struktur organisasi di semua tingkatan harus kuat," ujar Nur Nadlifah.
Ia menambahkan, banyaknya kader Perempuan Bangsa yang kini duduk di parlemen maupun eksekutif menjadi modal besar untuk mengadvokasi isu-isu publik. Kendati demikian, ia menekankan bahwa organisasi tidak sekadar mencari figur berjabatan, melainkan kader yang mau turun langsung ke lapangan.
Setelah rampung di tingkat provinsi, penyegaran kepengurusan akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Targetnya, seluruh restrukturisasi daerah selesai paling lambat November 2026.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, Zainal, mengapresiasi langkah ini dan menegaskan komitmen partai untuk mendongkrak keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029. Saat ini, keterwakilan perempuan di legislatif lewat PKB di Bengkulu sudah cukup baik.
"Sekarang anggota DPRD dari PKB se-Bengkulu ada 7 orang dari total 21 kursi. Artinya sudah lebih dari 30 persen. Ke depan, kita targetkan komposisi caleg perempuan mencapai 50 persen. Tinggal bagaimana nanti pemilih perempuan saling mendukung," kata Zainal.
Target ini diharapkan mampu mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih luas, sehingga kebijakan yang dilahirkan di masa depan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan gender dan kelompok rentan. (**)