Perkara Dana Hibah Rp 11 Miliar, Kejati Bengkulu Didemo

Perkara Dana Hibah Rp 11 Miliar, Kejati Bengkulu Didemo

 

BENGKULU,eWARTA.co -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Selasa (4/5/21). 

Ketua DPC GMNI Bengkulu Sudi Sumberta Simamarta mengatakan aksi tersebut mengulas tentang pemberian dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kepada pihak Kejati senilai Rp11 miliar.

Bertagar #batalkandanahibah11miliar menjadi isu hangat GMNI Bengkulu. 

Sebab dana sebesar itu diperuntukan pada renovasi gedung Kejati dan dinilai belum terlalu penting dalam kondisi pandemi COVID-19. 

"Kami tidak ingin dengan adanya dana hibah ke aparat penegak hukum, menjadikannya dalam proses penegakan hukum goyah dan terintervensi," kata Sudi. 

Kemudian Sudi mengatakan perlunya pembatalan hibah dilatarbelakangi masih banyaknya keluarga terdampak COVID-19 yang lebih layak didahulukan. 

"Kejati wajib lebih dulu bersikap apakah aparat penegak hukum layak menerima hibah senilai itu, berangkat dari hati nurani, apa kepentingan keduabelah pihak sehingga hibah terjadi," kata Sudi. 

Apalagi dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dan baru direalisasikan tahun 2021 ini.

Ditanggapi, Asisten Intelijen Kejati Pramono Mulyo menilai pengawalan dana hibah juga harus menyasar kepada anggaran lain. Sebab selain Kejati Bengkulu, Pemkot Bengkulu di tahun ini juga menggelontorkan dana hibah ke beberapa lembaga vertikal dengan anggaran bervariasi.

"Kenapa hanya Kejati yang dikawal dana hibah. Apakah GMNI tidak berani mengawal lembaga lain yang juga dapat dana hibah dengan nilai lebih tinggi," kata Pramono.

Pihaknya menilai pelaksanaan hibah tersebut bukan atas kehendak Kejati melainkan Pemkot. 

"Kami sudah menolak namun nyatanya masih terus diproses di DIPA mereka bahkan lebih besar ploting dana hibahnya," kata Pramono. 

Pramono menyebut hibah semua dikerjakan Pemkot bukan melalui uang melainkan barang yang memang dilaksanakan prosesnya oleh Pemkot sendiri. 

"Saya minta kiranya GMNI juga harus bersikap pada pengawalan anggaran hibah lembaga lain," kata Pramono. 

Berkenaan dengan tindaklanjut pengawalan dana hibah pada lembaga lain, GMNI akan lebih dulu mengkaji besaran dan peruntukannya. Namun dari itu semua, ia memastikan apakah lembaga benar-benar menerima hibah.

"Akan kami pastikan dulu DIPA-nya nanti  apakah sudah diserahkan semua atau belum. Dan apakah lembaga khususnya aparat penegak hukum menerimanya tanpa intervensi," kata Sudi. (Bisri)