Bengkulu, eWarta.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data pemantauan per 12 Juni 2026, penyaluran Dana Desa Tahap I telah mencapai Rp160.393.904.000 atau sekitar Rp160,39 miliar.
Dana tersebut telah berhasil disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan penyaluran Dana Desa Tahap I telah mencapai 99,47 persen dari total jumlah desa penerima.
Penyaluran ini merupakan bagian dari total pagu Dana Desa Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp377.083.944.000.
Mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam proses penyaluran Dana Desa Tahap I. Sebanyak tujuh dari sembilan kabupaten telah berhasil menyalurkan dana kepada seluruh desa di wilayahnya atau mencapai 100 persen.
Adapun kabupaten yang telah menuntaskan penyaluran Dana Desa Tahap I meliputi:
- Kabupaten Bengkulu Utara: 215 desa dengan nilai penyaluran Rp26,22 miliar.
- Kabupaten Bengkulu Selatan: 142 desa dengan nilai penyaluran Rp17,05 miliar.
- Kabupaten Seluma: 182 desa dengan nilai penyaluran Rp21,55 miliar.
- Kabupaten Kaur: 192 desa dengan nilai penyaluran Rp21,06 miliar.
- Kabupaten Mukomuko: 148 desa dengan nilai penyaluran Rp18,71 miliar.
- Kabupaten Kepahiang: 105 desa dengan nilai penyaluran Rp13,34 miliar.
- Kabupaten Bengkulu Tengah: 142 desa dengan nilai penyaluran Rp16,94 miliar.
Sementara itu, proses penyaluran saat ini hanya menyisakan tujuh desa, terdiri dari satu desa di Kabupaten Rejang Lebong dan enam desa di Kabupaten Lebong. Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus melakukan koordinasi dan pendampingan intensif bersama pemerintah daerah terkait agar penyaluran dapat segera dituntaskan.
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administrasi, tetapi juga bertujuan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Suntikan dana lebih dari Rp160 miliar tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect atau efek ganda bagi sektor riil di desa-desa, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Sebagian Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang disalurkan kepada masyarakat rentan. Program ini membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi di pasar tradisional dan usaha kecil di pedesaan.
Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan dilakukan dengan pola swakelola yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan, skema ini juga mendorong penggunaan material dari lingkungan sekitar sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Dana Desa juga dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan yang menyasar sektor pertanian dan peternakan rakyat. Program ini berperan dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mendukung perbaikan gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta membantu mengendalikan inflasi pangan di daerah.
Melalui dukungan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Desa turut memperkuat aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa agar lebih mandiri, produktif, dan kompetitif.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Muhamad Irfan Surya Wardana, mengapresiasi sinergi seluruh pemerintah kabupaten yang telah bekerja keras mempercepat proses penyaluran Dana Desa Tahap I.
“Dana Desa adalah instrumen fiskal APBN yang fungsinya menjadi penggerak perekonomian desa. Dengan tersalurnya Rp160,39 miliar di pertengahan tahun ini, kita memastikan bahwa denyut nadi ekonomi, mulai dari petani, pekerja pembangunan desa, hingga pedagang kecil, terus berdetak kuat. Kami mengapresiasi sinergi seluruh pemerintah kabupaten yang telah bekerja keras mempercepat proses penyaluran ini,” ujarnya.
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran Dana Desa hingga tuntas pada tahap-tahap berikutnya. Selain itu, setiap rupiah dana yang berasal dari APBN akan terus dipastikan dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Merah Putih.