Bengkulu, eWarta.co -- Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax membawa dampak serius bagi keberlangsungan usaha Pertashop di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan minat masyarakat membeli Pertamax membuat banyak gerai kehilangan pelanggan hingga akhirnya menghentikan operasional.
Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) menyebut penjualan Pertamax secara nasional menyusut sekitar 60 persen setelah penyesuaian harga diberlakukan. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha para pengelola Pertashop yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil.
Ketua Umum DPP HPMPI, Steven, mengatakan penurunan pendapatan dirasakan hampir di seluruh daerah dalam waktu yang relatif singkat. Menurutnya, perubahan perilaku konsumen setelah kenaikan harga menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para pengusaha.
Sejumlah wilayah mengalami penurunan penjualan dengan angka yang cukup signifikan. Di DI Yogyakarta, misalnya, penjualan harian yang sebelumnya berkisar 800 hingga 2.000 liter kini hanya berada pada kisaran 200 hingga 700 liter.
Di Provinsi Bengkulu, kondisi Pertashop disebut menjadi salah satu yang paling terdampak. Omzet penjualan turun hingga sekitar 70 persen dan menyebabkan puluhan gerai menghentikan kegiatan usahanya, sehingga kini hanya sekitar 150 dari 201 Pertashop yang masih beroperasi.
Steven menilai perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite yang semakin lebar membuat konsumen lebih memilih BBM bersubsidi. Akibatnya, volume penjualan Pertamax terus menurun meski antrean di SPBU penyedia Pertalite semakin panjang.
Selain kehilangan konsumen, pengusaha Pertashop juga menghadapi persaingan dari penjual BBM eceran yang beroperasi tanpa izin resmi. Keberadaan Pertamini yang menjual BBM bersubsidi dinilai semakin mempersempit ruang usaha Pertashop.
Pendapatan yang terus menurun membuat sebagian pengusaha tidak lagi mampu menanggung biaya operasional maupun tenaga kerja. Sebagai langkah terakhir, sejumlah pemilik usaha memilih menutup gerai dan merumahkan para karyawannya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HPMPI meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha Pertashop. Salah satu usulan yang disampaikan ialah memberikan izin kepada Pertashop untuk menyalurkan Pertalite agar usaha mereka tetap bertahan.
Jika kebijakan itu belum dapat diterapkan, HPMPI berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Organisasi tersebut menilai penindakan terhadap penjual tanpa izin akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.
Di sisi lain, warga Bengkulu bernama Mahendra menilai kenaikan harga Pertamax turut memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Menurutnya, dampak kenaikan harga energi tidak hanya dirasakan pengguna Pertamax, tetapi juga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.