BEekspor, eWarta.co – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara di Provinsi Bengkulu hingga Oktober 2026 mencapai Rp2,29 triliun atau sekitar 88 persen dari target sebesar Rp3,08 triliun. Capaian tersebut meningkat 23,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,85 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan peningkatan pendapatan negara tersebut didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan seiring membaiknya aktivitas ekonomi serta pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Untuk kinerja pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai 88 persen dan mengalami kenaikan 23,88 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,” kata Zaid di Kota Bengkulu, Jumat.
Berdasarkan rinciannya, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1,87 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,21 miliar, sedangkan PNBP tercatat sebesar Rp427,77 miliar.
Penerimaan pajak tersebut bersumber dari sejumlah sektor, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.
Selain itu, realisasi PNBP lainnya mengalami pertumbuhan sebesar 13,42 persen. Kenaikan tersebut antara lain didorong penerimaan dari satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seperti biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan layanan lainnya.
Zaid mengatakan capaian PNBP mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berkelanjutan. Penerimaan tersebut juga mendukung penyediaan layanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengajak seluruh pihak terkait di Provinsi Bengkulu untuk terus mendukung optimalisasi pendapatan negara. Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya yang berorientasi ekspor.