BENGKULU,eWARTA.co -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
Saat ini hasil evaluasi sudah diterima Pemerintah Provinsi Bengkulu dan tengah ditelaah karena ada beberapa catatan yang diberikan Kemendagri.
“Setelah rampung akan kami sampaikan ke legislatif untuk ditindaklanjuti bersama Badan Anggaran,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, Rabu (7/12/21).
Setelah disepakati, lanjut Hamka nantinya jawaban akan dirumuskan dan kembali disampaikan ke Kemendagri.
“Dalam proses ini kami yakin tak berlangsung lama, karena secara subtansi APBD 2022 itu sudah selesai,” kata dia.
Hamka juga menyebut hingga saat ini masih ada beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang belum menyampaikan APBD tahun depan. Sehingga pihaknya meminta agar rancangan APBD segera diselesikan agar dapat langsung dievaluasi Kemendagri.
Adapun rancangan APBD yang dibahas bersama pihak legislatif sebelumnya yakni dengan alokasi pendapatan senilai Rp2,76 triliun, belanja Rp2,83 triliun, dan defisit Rp78,70 miliar.
Pemprov tak menampik adanya nilai defisit dan penurunan pendapatan ditengarai masih berlanjutnya efek pandemi COVID-19 di sejumlah daerah di Provinsi Bengkulu.
"Terkait pendapatan memang mengalami penurunan, dan itu berlaku nasional. Tapi sebagaimana hasil pembahasan, saya rasa nilai itu tidak mengurangi hasilnya di lapangan nanti," pungkas Sekda Hamka. (Bisri)