Bengkulu, eWarta.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungannya terhadap sikap masyarakat Pulau Enggano yang menolak rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah pulau terluar tersebut. Sikap itu diambil dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sekaligus menghormati aspirasi masyarakat setempat.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni, mengatakan pemerintah tidak akan memaksakan pengembangan sawit di Enggano karena mayoritas masyarakat secara tegas menolak komoditas tersebut.
"Masyarakat Enggano pun menolak untuk tidak menanam sawit di Enggano," kata Denni, dikutip dari Antara, Kamis (30/7/2026).
Menurut Denni, penolakan warga didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama hasil kajian yang menyebutkan kondisi Pulau Enggano kurang sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, masyarakat juga khawatir terhadap dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi berkurangnya ketersediaan air tanah. Tanaman kelapa sawit membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan sumber daya air di Pulau Enggano.
"Dalam kandungannya satu batang itu satu hari bisa menghabiskan sampai 24 liter air satu batang," ujarnya.
Denni menegaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih memilih mengembangkan potensi ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Pulau Enggano tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan ekonomi tetap dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan.
"Kita sebagai pemerintah mendukung itu," ucapnya.
Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Enggano sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pulau terluar di bagian barat Indonesia tersebut.