BENGKULU UTARA, eWarta.co – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan (Lisdes) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026/2027 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Bengkulu Utara, Rabu (5/8/2026). Rakor dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Bengkulu Utara, Ramadanus, S.E.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memetakan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis dan administratif dalam pembangunan jaringan listrik pedesaan. Upaya ini dilakukan guna mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat yang masih tinggal di wilayah pedesaan dan pelosok.
Dalam arahannya, Ramadanus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, camat, hingga pemerintah desa untuk menyukseskan program Lisdes. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dapat dinikmati secara merata.
"Apa pun bentuknya, kita dari pemerintah daerah, camat, hingga desa siap mendukung penuh pihak PLN. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kita bisa bayangkan, di saat kita sudah menikmati listrik di kota, masih ada saudara-saudara kita di desa yang belum teraliri listrik," ujar Ramadanus.
Ia juga mengapresiasi tindak lanjut atas usulan pembangunan jaringan listrik yang sebelumnya disampaikan Bupati Bengkulu Utara kepada PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah berharap pembangunan jaringan Lisdes 2026/2027 dapat berjalan sesuai target.
Pembangunan jaringan listrik pedesaan tahun 2026 direncanakan menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Pinang Raya.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik. Beberapa di antaranya adalah kondisi geografis, ketersediaan lahan untuk pemasangan tiang listrik, serta perintisan tanaman milik warga yang berada di jalur jaringan utama.
Pemerintah daerah juga meminta camat dan kepala desa aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai penting agar proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan lancar tanpa kendala di lapangan.
Selain itu, komunikasi dan sinkronisasi data antara PLN dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau.
Melalui percepatan program Lisdes 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara optimistis rasio elektrifikasi akan terus meningkat hingga mencapai target yang ditetapkan. Pemerataan akses listrik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki kesejahteraan warga di kawasan pedesaan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan PLN, pimpinan OPD terkait, para camat, serta pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mendukung percepatan pembangunan listrik pedesaan.