Pemerintah Perlu Transparan Mengenai Program Pemberdayaan

 

Bengkulu - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menyoroti perlunya keterbukaan pemerintah daerah terkait program-program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, banyak masyarakat di daerah yang tertarik untuk mengikuti program-program seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelatihan kerja, namun mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi yang memadai.

"Diperlukan akses informasi yang lebih terbuka dari pemerintah daerah agar masyarakat yang ingin mengikuti program pemberdayaan dapat mengetahui dan mengaksesnya dengan mudah," ujar Dempo pada Sabtu (24/2/24).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengimbau agar Pemerintah Daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, secara aktif mensosialisasikan program-program pemberdayaan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan bahwa program pemerintah tidak tepat sasaran.

adv

"Masih banyak warga kota dan bahkan di pedesaan yang belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, seperti program pengembangan UMKM dan pelatihan kerja," ungkapnya.

Dengan langkah ini, Dempo berharap bahwa program-program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bengkulu.

"Keterbukaan informasi yang lebih luas akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti program-program yang ada. Untuk menurunkan angka kemiskinan, diperlukan terus-menerusnya pelaksanaan program-program pemberdayaan hingga ke lapisan masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Melalui pernyataannya ini, Dempo menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dari pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi mengenai program-program pemberdayaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di Provinsi Bengkulu. (Adv)