BENGKULU, eWARTA.co -- Mahalnya harga pupuk non subsidi harusnya bisa diakali, salah satunya dengan meminta Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi pupuk bagi petani perkebunan sawit swadaya atau petani kecil di daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Helmi Yuliandri saat mendapatkan laporan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk kimia karena saat ini harganya sudah di atas Rp1 juta per karung.
"Kebijakan mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi itu putusan Pemerintah pusat bersama anggota DPR dan telah dikaji Ombudsman. Memang hasilnya sudah sangat matang sehingga alokasi pupuk bersubsidi hanya untuk tanaman pangan yang berdampak pada inflasi," kata Helmi, Jumat (24/2/23).
Hanya saja imbasnya justru membuat petani kecil terseok-seok membeli pupuk dan seakan dipaksa bersaing dengan korporasi yang menguasai sumber daya produksi. Kondisi ini membuat produktivitas kelapa sawit justru menurun hingga 50 persen.
Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan input pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga pemerintah perlu mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.
"Jika kita melihat kebijakan ini memang harusnya ada jalan lain, mungkin pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk mensubsidi pupuk dengan APBD. Jadi nanti pemerintah membeli dengan harga normal, sedangkan petan kecil inilah yang bisa membeli dengan harga subsidi", ungkap Helmi.
Sementara ada kajian lanjutan, pihaknya meminta agar petani mencari jalan untuk dapat menyediakan pupuk misalnya dengan memproduksi pupuk organik ataupun mengintegrasikan perkebunan sawit dengan ternak sapi.
"Ini bisa dimanfaatkan agar kotoran yang ada inilah yang bisa menjadi pupuk alami bagi sawit," demikian Helmi.