KOTAMOBAGU, eWarta.co — Persoalan pemberitaan terkait Nuntab yang berujung pada undangan klarifikasi dari penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara mendapat tanggapan dari pihak wartawan.
Bams menegaskan, dirinya tetap membuka ruang hak jawab apabila pihak yang merasa keberatan menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau identitas yang dimaksud.
Menurutnya, sejak awal ia telah berupaya memberikan kesempatan kepada pihak bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi melalui komunikasi WhatsApp. Namun, upaya tersebut tidak mendapat tanggapan substantif.
"Berita tersebut tidak terkonfirmasi kepada dirinya. Namun, saya membuka ruang hak jawab jika dirinya merasa keberatan karena yang saya tulis tidak sama dengan namanya. Dalam percakapan WhatsApp, orang tersebut justru enggan memberikan tanggapan, bahkan meminta saya mencari nama lain yang berkaitan dengan Nuntab selain namanya," ungkap Bams.
Terpisah, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara, AKBP Effendy Tubagus, membenarkan adanya surat undangan klarifikasi terhadap Bambang.
Namun, ia menegaskan bahwa pemanggilan tersebut masih sebatas permintaan klarifikasi dalam tahap penyelidikan atas laporan Saenal.
"Oh, betul. Itu baru undangan klarifikasi sehubungan dengan laporan dari Saudara Saenal. Pemeriksaan dilakukan oleh anggota saya. Kami masih sebatas penyelidikan. Nanti silakan hubungi penyidiknya. Berdasarkan laporan pelapor, kami mengundang Saudara Bambang untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut," jelas Effendy.
Sementara itu, Brigpol Juanlee M. Alow, penyidik yang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bambang sebagaimana tercantum dalam surat undangan, belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh.
Ia menyebut kewenangan penyampaian informasi kepada publik berada pada pimpinan atau bagian Humas.
"Jadi begini, saya kan pemeriksa. Namun, yang berhak memberikan keterangan adalah pimpinan, dalam hal ini Humas. Kalau saya yang memberikan tanggapan, itu sudah melangkahi kewenangan," singkatnya.
Hingga kini, proses tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan klarifikasi. Dengan demikian, undangan klarifikasi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan adanya pelanggaran pidana.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan pemberitaan ini dapat diselesaikan secara proporsional, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta ketentuan hukum yang berlaku.***
(Rendy)