Jakarta, eWarta.co - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, menilai buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.
“Sebagai Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.
“Buku ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” lanjutnya.
Herik juga menekankan bahwa penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang sering kali tidak terverifikasi dan membingungkan publik.
“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.
Lebih jauh, Herik menilai buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.
“Tidak hanya itu, buku saku ini juga dapat menjadi rujukan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data kepada publik,” katanya.
Herik menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami di IJTI memandang bahwa keterbukaan informasi mengenai program kesejahteraan merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu, inisiatif KSP ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, ia berharap buku ini dapat berfungsi lebih luas sebagai penghubung yang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kesejahteraan yang inklusif.
“Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.
“Visi besar ‘Bersama Indonesia Maju’ yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.
Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar “Negara Hadir” ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi ‘Negara Hadir’—sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” jelasnya.
Menurutnya, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.
“Ketika negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, maka terciptalah ‘Rakyat Kuat’ yang menjadi mesin utama penggerak menuju ‘Indonesia Maju’,” urainya.
Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari dukungan kesejahteraan ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.
“Nutrisi yang baik adalah prasyarat mutlak bagi konsentrasi belajar dan produktivitas masa depan,” bebernya.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, ia menilai program ini juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan.
“Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah.
“Transparansi dan Akuntabilitas: Pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat, baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor
“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi Kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” sambungnya.
Selain itu, Iwan menekankan bahwa tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat, baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor.
“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tutupnya.