JAKARTA, eWarta.co – Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam menjamin pembangunan nasional yang efektif dan berkeadilan hingga ke pelosok daerah. PBB menaruh harapan besar pada kepemimpinan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, sebagai tokoh kunci dalam memperjuangkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menguji berbagai solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” ujar Gita Sabharwal di sela-sela Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dalam sistem desentralisasi Indonesia, Gita menilai peran konstitusional DPD RI sangat strategis. DPD memastikan pembangunan berakar pada realitas yang dihadapi masyarakat di daerah. Menurutnya, keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan RPJMN sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang presisi.
“PBB bekerja selaras dengan Asta Cita dengan menghadirkan keahlian teknis, solusi berbasis sains, serta pengalaman global untuk mendukung program nasional maupun sub-nasional,” paparnya.
Gita juga menyoroti sektor pertanian, di mana lebih dari 90 persen petani kecil masih menghadapi kendala produktivitas rendah dan kerentanan terhadap cuaca ekstrem. Menjawab poin Asta Cita 2 terkait ketahanan pangan, organisasi pangan dunia (FAO) telah bergerak di Jawa Timur dan Lampung.
“Kami memperkenalkan praktik pertanian cerdas iklim, seperti irigasi tenaga surya dan benih padi biofortifikasi. Upaya ini diproyeksikan mampu menjangkau hampir setengah juta petani serta meningkatkan pendapatan perdesaan,” jelas Gita.
Di sektor energi, PBB memberikan perhatian pada 800.000 kapal nelayan kecil yang masih bergantung pada BBM konvensional. Melalui UNDP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperkenalkan kapal nelayan hibrida tenaga surya di Maluku Utara. Hasilnya, ketergantungan bahan bakar berkurang dan kerugian pasca-panen menurun hingga 30 persen.
Selain itu, UNDP mengembangkan jaringan listrik mini tenaga surya di desa terpencil di Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan NTT. Inisiatif ini berhasil memangkas biaya energi rumah tangga hingga hampir separuhnya, dengan melibatkan peran aktif perempuan dalam pengelolaannya.
Menyentuh Asta Cita 4 mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), UNICEF bekerja sama dengan pemerintah di Sulawesi Selatan untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah melalui pendekatan terintegrasi.
“Model ini telah diadopsi di NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua, dengan total lebih dari 33.000 anak kembali mengenyam pendidikan,” tambahnya.
Terakhir, Gita Sabharwal menjelaskan bahwa PBB juga memberikan dukungan penuh terhadap penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia di masa depan. (**)