JEMBER, eWarta.co – Bupati Jember, Muhammad Fawait yang akrab disapa Gus Fawait, memaparkan capaian gemilang terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Jember dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026) malam.
Saat menyampaikan nota penjelasan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Gus Fawait mengungkapkan bahwa Kabupaten Jember mencatat performa ekonomi terbaik di wilayah Sekarkijang sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Dua indikator utama yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi dan capaian PAD.
"Pertumbuhan ekonomi Jember pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, untuk pertumbuhan PAD, Jember berhasil mencatatkan persentase tertinggi di Jawa Timur," ujar Gus Fawait di hadapan anggota legislatif, dikutip dari ewarta.co.
Tren positif ini dilaporkan terus berlanjut hingga kuartal I 2026, dengan peningkatan investasi sebagai salah satu pendorong utama. "Secara teori, ketika investasi naik, hal itu otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Meskipun diterpa efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Jember berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Kuncinya terletak pada optimalisasi program-program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Gus Fawait merinci empat program utama yang menjadi penggerak ekonomi daerah:
* Sektor Pendidikan
* Sektor Pertanian
* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
* Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
"Ketika APBD tertekan, biasanya ekonomi melambat. Namun di Jember justru sebaliknya, ekonomi tetap tumbuh karena program MBG, KDKMP, pertanian, dan pendidikan berjalan maksimal. Dampaknya langsung dirasakan di arus bawah," jelas Bupati.
Ia mencontohkan program KDKMP yang memanfaatkan potensi lokal secara penuh. "Pasir dibeli dari Jember, pekerja orang Jember, penyuplai material juga warga Jember. Perputaran uang inilah yang menggerakkan ekonomi daerah," tegasnya.
Menanggapi dinamika seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gus Fawait menganggap pro-kontra yang sempat terjadi sebagai hal yang wajar dalam alam demokrasi. Menurutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan di lapangan tetap tertib dan memberikan dampak konkret bagi pedagang kaki lima serta UMKM.
"Supervisi MBG kini semakin baik. Urusan administrasi mulai tertib, sertifikat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah dipenuhi. Ke depan, dapur MBG harus mengoptimalkan produk dari petani lokal dan pedagang sayur (mlijo) asli Jember," pintanya.
Di akhir penyampaiannya, Gus Fawait menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama pembangunan. Ia mengingatkan kembali masa-masa ketika hubungan kedua lembaga kurang harmonis yang berakibat pada hilangnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
"Saya memohon dukungan penuh dari jajaran DPRD agar capaian positif di tahun 2025 bisa kita jaga, dan performa di tahun 2026 bisa jauh lebih baik lagi," pungkasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat enam Raperda yang diajukan untuk dibahas pada Tahun Anggaran 2026, yaitu:
* Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Jember TA 2025.
* Raperda Perubahan Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan.
* Raperda Perumdam (PDAM) Tirta Pandalungan.
* Raperda Jaringan Utilitas Terpadu (JUT).
* Raperda Cadangan Pangan.
* Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Penulis: Hafit