Oknum Polisi di Lebong Korupsi Anggaran Operasional Senilai Rp 3 Miliar

Oknum Polisi di Lebong Korupsi Anggaran Operasional Senilai Rp 3 Miliar

 

BENGKULU,eWARTA.co -- Bambang Rudiansyah (BR) Personil Kepolisian Resort (Polres) Lebong berpangkat Bripka resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu atas kasus dugaan korupsi anggaran rutin senilai Rp3 miliar di institusi tersebut.

Pelaksana Harian Asisten Pidana Kusus Kejati Bengkulu, Henri Hanafi, mengatakan BR yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Satuan Kerja Polres Lebong, ditahan jaksa setelah adanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Bengkulu, Kamis (28/5/21).

BR diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dan pemalsuan dokumen pencairan anggaran Polres Lebong tahun anggaran 2020, terhitung mulai bulan Januari hingga Juli.

Henri menyebutkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Jaksa Peneliti Kejati Bengkulu, berkas sudah dinyatakan lengkap. 

“Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara senilai tiga miliar lima puluh lima juta rupiah,” kata Henri, Jumat (28/5/21).

Dari proses penyelidikan, kata Henri, telah diamankan barang bukti uang senilai Rp 573 juta, namun karena uang tersebut merupakan anggaran operasional dan sebagian telah digunakan untuk operasional Polres Lebong sehingga barang bukti yang diserahkan ke penuntut umum hanya sebesar Rp 137 juta.

“Sebelumnya berhasil diamankan barang bukti uang senilai Rp 573 juta, tapi karena itu adalah anggaran operasional Polres Lebong, jadi sebagian sudah digunakan karena kegiatan harus tetap berjalan,” jelas Henri.

Selanjutnya, lanjut Henri, berkas perkara akan diserahterimakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, karena perkara terjadi di wilayah hukum Lebong.

Sementara itu Kejari Lebong telah menetapkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Sampai persidangan digelar, BR di tahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Bengkulu, untuk mempermudah proses penuntutan.

Dari kasus ini, BR disangkakan melanggar pasal 8 juncto pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2, ayat 3, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, subsider Pasal 9 juncto pasal 18 ayat 1 huruf a huruf b ayat 2 ayat 3, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan pasal 3 nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan dan tindak pidana pencucian uang, dengan hukumannya maksimal 20 tahun penjara. (Bisri)