Jakarta – Irjen Pol. (Purn) Drs. Martuani Sormin, mantan Kapolda Sumatera Utara sekaligus Koorsahli Kapolri, menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (12/11/2025), merespons wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Menurut Martuani, memindahkan Polri ke bawah kementerian justru berisiko melemahkan komando, memperpanjang rantai birokrasi, dan membuka ruang intervensi terhadap tugas profesional kepolisian.
“Melekatnya Polri di bawah Presiden adalah jaminan independensi dan efektivitas penegakan hukum. Jika ditempatkan di bawah kementerian mana pun, komando bisa terganggu,” tegasnya.
Tantangan Internal Polri Masih Berat
Martuani juga memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Polri, mulai dari kesejahteraan anggota hingga kualitas kepemimpinan di tingkat wilayah. Ia mengaku masih menemui pimpinan Polri yang kurang peduli terhadap kondisi anggotanya.
Ia menuturkan pengalamannya saat menjabat Kapolda Papua. Kala itu, seorang anggota Brimob terluka akibat panah saat mengamankan aksi unjuk rasa. Namun Kapolres setempat tidak memberikan penanganan cepat. Martuani akhirnya turun langsung mengevakuasi dan membawa anggota tersebut ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan.
“Masih ada pimpinan yang tidak peka terhadap keselamatan anggotanya. Padahal ini menyangkut nyawa dan moral personel,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti peredaran narkoba yang disebutnya sebagai “lingkaran uang panas” yang belum terselesaikan, serta lemahnya disiplin dan profesionalisme sebagian anggota Polri. Ia menilai keberanian menindak pelanggaran, termasuk di internal, harus terus diperkuat.
Solusi: Tingkatkan Kesejahteraan dan Kepemimpinan
Sebagai solusi, Martuani menekankan perlunya keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan kinerja Polri. Pemerintah, katanya, harus memastikan kesejahteraan anggota sejak awal dinas hingga pensiun, agar tidak tergoda praktik koruptif yang merusak integritas.
“Pimpinan Polri harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kenegarawanan. Mereka harus memperhatikan anggotanya, bukan hanya kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kinerja Polri harus bertumpu pada disiplin, profesionalisme, serta keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Dukung Komisi Reformasi Polri, Tolak Polri di Bawah Kementerian
Terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto, Martuani menyatakan dukungan penuh. Ia menilai keterlibatan para mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo dalam komisi tersebut merupakan langkah tepat.
Namun Martuani mengingatkan bahwa reformasi tidak boleh diarahkan pada upaya melemahkan komando kepolisian, terutama melalui wacana penempatan Polri di bawah kementerian mana pun.
Martuani juga menolak keras narasi yang berpotensi melemahkan posisi Kapolri, termasuk isu yang berkembang pascainsiden unjuk rasa pada Agustus 2025. Sebagai purnawirawan jenderal yang lama bertugas di wilayah rawan, ia menegaskan komitmennya menjaga marwah Polri sebagai institusi yang kuat dan tetap berada di bawah Presiden.