KOTAMOBAGU, eWarta.co — Pakar hukum tata negara Prof. Margarito Kamis mempertanyakan klaim PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) yang menyatakan telah memenuhi hak-hak masyarakat adat di wilayah konsesi pertambangannya.
Sorotan tersebut disampaikan Margarito saat menjadi pemateri kuliah umum di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Ballroom Hotel Sutan Raja, Senin (16/11/2026), yang dihadiri ratusan mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Margarito meminta General Manager External Relations and Security PT JRBM, Andreas Saragih, memberikan klarifikasi dan pembuktian atas pernyataan perusahaan terkait pemenuhan hak masyarakat adat.
“Saya pikir Pak General Manager harus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang mengklaim sudah menepati hak-hak dari masyarakat adat,” tegas Margarito.
Ia menilai, dokumen legalitas konsesi perusahaan tidak serta-merta menjawab persoalan hak masyarakat adat. Klaim pemenuhan hak harus disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan data perusahaan, JRBM menguasai dua blok pertambangan, yakni Bakan dan Lanut, dengan total luas konsesi mencapai 38.150 hektare. Kontrak Karya perusahaan tersebut masih berlaku hingga 2034.
Persoalan ini menjadi penting mengingat hak masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya mendapat perlindungan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Pernyataan Margarito pun kembali membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana keberadaan konsesi pertambangan telah memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di Bolaang Mongondow Raya.***
(Rendy)










