JAKARTA, eWarta.co — Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, naik dari 66,64 persen pada 2025. Sementara indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 93,61 persen dari sebelumnya 92,74 persen.
Hasil tersebut diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). Capaian tersebut sekaligus melampaui target RPJMN 2025-2029 untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
SNLIK 2026 merupakan hasil kerja sama OJK, LPS dan BPS yang dilakukan untuk pertama kalinya. Survei tersebut mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah sampel 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun.
Berdasarkan wilayah, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan masing-masing mencapai 72,54 persen dan 95,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang masing-masing berada di level 64,42 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi pendidikan, tingkat literasi dan inklusi keuangan meningkat seiring tingginya jenjang pendidikan. Indeks literasi masyarakat lulusan perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, sedangkan indeks inklusinya sebesar 99,49 persen.
Berdasarkan kelompok pekerjaan, indeks literasi keuangan tertinggi tercatat pada pensiunan atau purnawirawan sebesar 85,15 persen, pegawai atau profesional 85,12 persen, serta pengusaha atau wiraswasta 76,51 persen. Sebaliknya, kelompok petani, peternak, pekebun dan nelayan memiliki indeks literasi 59,75 persen.
Dari sisi wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk indeks inklusi keuangan, posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Sementara itu, literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57 persen dengan indeks inklusi 93,53 persen. Pada sektor keuangan syariah, indeks literasi mencapai 43,07 persen dan indeks inklusi sebesar 13,24 persen.
Hasil survei juga menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan dan LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Namun, 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS sehingga menjadi kelompok yang perlu mendapat prioritas dalam program literasi.
OJK, LPS dan pemangku kepentingan lainnya akan menggunakan hasil SNLIK 2026 sebagai salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan, strategi serta produk dan layanan jasa keuangan. Program literasi dan inklusi keuangan juga akan lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang tingkat literasi atau inklusinya masih berada di bawah angka nasional.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain masyarakat perdesaan, usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP atau lebih rendah, serta petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang belum bekerja. Strategi literasi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, pesan, kanal, lokasi dan pendekatan.