JEMBER, eWarta.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini, memuji inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait (Gus Fawait) yang berhasil mengintegrasikan 279 layanan publik dalam satu atap.
Apresiasi tersebut disampaikan MenPAN-RB saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, Senin (26/10/2026) siang.
Kedatangan Rini disambut hangat oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Dr. KH. Muhammad Khozin (Gus Khozin). Rombongan meninjau langsung pelaksanaan layanan kepada masyarakat sekaligus melihat berbagai inovasi yang dikembangkan Pemkab Jember.
“Saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini terdapat 279 layanan dalam satu kantor. Ini sangat sesuai dengan strategi pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP),” ujar Rini di sela-sela peninjauan.
Menurut Rini, integrasi ratusan layanan ini merupakan langkah krusial untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari hasil dialog langsung dengan sejumlah warga di lokasi, ia mendapati bahwa keberadaan MPP benar-benar memberikan kemudahan nyata.
Salah satu hal yang menarik perhatian MenPAN-RB adalah penerapan penandatanganan Pakta Integritas sebelum masyarakat mengakses layanan.
“Dengan penandatanganan pakta integritas, kita bersama-sama menjaga integritas, baik penerima maupun pemberi layanan. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan transparan dan memudahkan masyarakat,” jelas Rini.
Selain itu, Rini menyoroti kenaikan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang meningkat dari 4,62 pada 2024 menjadi 4,68 pada 2025. Ia menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Pemkab Jember serta partisipasi aktif masyarakat.
Ia juga memberi apresiasi atas program inovatif Pemkab Jember seperti Peta Cinta dan Homecare. Rini menegaskan pentingnya menerapkan konsep omnichannel—yakni pelayanan terpadu melalui tatap muka, layanan jemput bola, anjungan mandiri, hingga platform digital daring—dengan tetap memberi perhatian khusus pada warga yang belum ramah teknologi serta kelompok rentan.
“Pada prinsipnya, semua layanan harus berorientasi pada masyarakat (citizen-centric), yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik terus menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menyinggung kondisi beberapa tahun lalu di mana warga harus mengantre panjang di Jalan Jawa hanya untuk mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang kini sudah berhasil diatasi.
“Alhamdulillah, pada 2025 kita berikhtiar bersama seluruh ASN di Kabupaten Jember. Akhirnya, tidak ada lagi antrean panjang terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan adminduk,” kata Fawait.
Fawait mengungkapkan, penanganan kendala blangko KTP untuk 62.000 warga kini telah rampung, dan pencetakan dokumen kependudukan telah diperluas hingga tingkat kecamatan. Untuk meratakan aksesibilitas, titik MPP yang semula terkonsentrasi di satu lokasi kini disebar ke wilayah barat, utara, selatan, dan timur Jember.
“Ke depan, pelayanan publik di Jember tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan disebar di banyak titik agar makin dekat dengan warga,” imbuhnya.
Guna menampung keluhan masyarakat, Pemkab Jember juga menyiapkan saluran pengaduan Wadul Guse yang terkoneksi langsung dengan Kementerian PANRB.
Selain itu, Fawait memaparkan sejumlah program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, layanan Homecare bagi warga sakit kurang mampu, serta penyediaan Mobil Cinta yang melayani antar-jemput gratis pasien pascarawat dari tiga RSUD milik Pemkab.
Kunjungan kerja MenPAN-RB ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan responsif. (hafit)