Bengkulu, eWarta.co – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat partisipasi pemangku kepentingan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang dihadiri oleh 25 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pengguna layanan. Peserta terdiri atas 16 perwakilan satuan kerja dan pemerintah daerah mitra kerja KPPN, 2 akademisi, 2 pelaku UMKM, 2 perwakilan media massa, 2 perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 1 orang lurah.
Kegiatan ini merupakan sarana dialog antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyempurnaan standar pelayanan yang telah diterapkan. Forum Konsultasi Publik juga menjadi wujud keterbukaan KPPN Bengkulu dalam melibatkan pemangku kepentingan pada proses evaluasi dan pengembangan layanan.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohammad Irfan Surya Wardana, mendorong seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Bengkulu untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Di sisi lain, Forum Konsultasi Publik diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi KPPN dan satuan kerja untuk menyampaikan masukan, kendala, serta usulan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
“KPPN dan satuan kerja bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan mitra yang bersama-sama menjalankan amanah pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan satuan kerja merupakan keberhasilan kita bersama, dan setiap tantangan harus kita selesaikan secara bersama-sama.” Ujarnya.
Lebih lanjut, Kakanwil mengajak satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menjaga akurasi data keuangan dan aset, melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengoptimalkan teknologi digital, serta memperkuat pengendalian intern. Konsistensi dalam langkah tersebut diyakini akan semakin memperkuat kualitas laporan keuangan dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, modern, dan terpercaya.
Kepala KPPN Bengkulu, Mohammad Arief Barata, menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan KPPN berupa pencairan dana, penyaluran dana transfer ke daerah, pembinaan UMKM, Financial Advisor dan Regional Chief Economist sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menggerakkan roda pembangunan di daerah. Pelayanan publik yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan melalui komunikasi yang efektif dan perbaikan berkelanjutan.
"Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian kinerja, tetapi juga dari kemampuan kami mendengarkan kebutuhan dan harapan para pengguna layanan. Oleh karena itu, masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dalam forum tersebut, KPPN Bengkulu memaparkan profil organisasi, capaian kinerja, hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II Tahun 2026, KPPN Bengkulu memperoleh nilai 4,94 dari skala 5, yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang sangat baik.
Selain itu, KPPN Bengkulu juga menyampaikan berbagai layanan yang diberikan kepada pengguna layanan, antara lain layanan pencairan dana APBN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan negara, layanan konsultasi dan asistensi pengelolaan keuangan negara, pembinaan bendahara dan satuan kerja, pengelolaan rekening pemerintah, serta layanan pengaduan dan informasi publik. Seluruh layanan tersebut diberikan secara profesional, transparan, tepat waktu, dan tanpa dipungut biaya.
Dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), KPPN Bengkulu turut menyampaikan penguatan kualitas laporan keuangan Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong satuan kerja mitra KPPN Bengkulu untuk terus meningkatkan ketepatan, keandalan, dan kepatuhan dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan. Pada kesempatan yang sama, KPPN Bengkulu juga meluncurkan inovasi layanan TABOT016, sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan responsif bagi para pengguna layanan. TABOT016 mengintegrasikan beberapa layanan KPPN Bengkulu dalam satu wadah untuk memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kepada satuan kerja serta stakeholders, sekaligus mendukung transformasi layanan publik yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
Forum yang dikemas dalam bentuk diskusi interaktif tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan kritik, saran, dan usulan terkait kualitas layanan maupun pengembangan layanan di masa mendatang. Berbagai masukan yang disampaikan peserta, di antaranya terkait optimalisasi media komunikasi, peningkatan efektivitas layanan konsultasi, serta pengembangan inovasi layanan digital, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan KPPN Bengkulu.
Selain membahas peningkatan kualitas pelayanan, KPPN Bengkulu juga kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan nilai-nilai integritas serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Bengkulu memastikan bahwa seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Sebagai tindak lanjut Forum Konsultasi Publik, dilakukan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan yang memuat berbagai rekomendasi perbaikan layanan. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap sebagai wujud komitmen organisasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.