SELUMA, eWarta.co -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menetapkan Hardiyansyah, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024. Akibat perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari Rp296 juta.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Seluma, Renaldho Ramadhan, S.H., M.H., menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti dan memeriksa puluhan saksi terkait pengelolaan anggaran Desa Dusun Baru.
"Kegiatan kita hari ini adalah penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi di Desa Dusun Baru Tahun Anggaran 2024. Total kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp296 juta," ujar Renaldho.
Menurut Renaldho, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Meski demikian, peluang penambahan tersangka tetap terbuka apabila pengembangan penyidikan menemukan keterlibatan pihak lain.
"Untuk kemungkinan adanya tersangka lain, nanti kita lihat perkembangan penyidikan," katanya.
Penyidik Kejari Seluma, M. Ikramullah, S.H., menjelaskan dugaan penyimpangan berawal dari penggunaan DD dan ADD 2024 yang tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana tersebut diduga dipakai untuk kepentingan pribadi maupun keperluan lain di luar peruntukan, serta ditemukan indikasi kegiatan fiktif.
"Selaku Plt Kepala Desa Dusun Baru, tersangka menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 yang tidak tercantum dalam APBDes. Anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan lainnya. Kemudian, terdapat juga kegiatan yang diduga fiktif, seperti interior kantor desa dan pembangunan taman bermain PAUD," jelas Ikramullah.
Hingga tahap ini, penyidik telah memeriksa sekitar 50 saksi. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga bertindak seorang diri, sembari penyidik terus mendalami kemungkinan peran pihak lain.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hardiyansyah langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Malabero, Bengkulu. Penahanan dilakukan untuk kelancaran penyidikan hingga penuntutan serta memastikan tersangka tidak menghambat proses hukum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
"Penahanan ini kita lakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Malabero," tegasnya.
Atas perbuatannya, Hardiyansyah dijerat dakwaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara pada dakwaan subsider, tersangka disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Tipikor yang sama. Kejari Seluma menegaskan penyidikan masih terus berjalan dan setiap bukti baru akan ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.
Di sisi lain, Hardiyansyah membantah tudingan bahwa dana yang menjadi temuan penyidik mengalir ke kantong pribadinya. Ia mengeklaim anggaran yang dipersoalkan tetap digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Yang jelas tidak ada aliran ke kita. Nanti kita buktikan. Banyak temuan-temuan yang kegiatannya memang ada dan kegiatan itu memang untuk masyarakat," tegas Hardiyansyah.
Silang klaim antara penyidik kejaksaan dan tersangka tersebut selanjutnya akan diuji pembuktiannya di meja hijau. (Rns)










