Bengkulu - Dempo Xler, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, menyatakan keprihatinannya terhadap adanya pungutan parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat di kawasan Pantai Panjang Bengkulu, yang menurutnya merupakan bentuk "pemalakan" dari pihak tertentu.
Menyikapi situasi ini, Dempo Xler menegaskan bahwa sejak pengelolaan kawasan Pantai Panjang beralih dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), tidak ada lagi kebijakan mengenai parkir berbayar. Ia menyebut bahwa praktik pungutan parkir saat ini dapat dianggap sebagai pemalakan.
"Keberadaan parkir di kawasan Pantai Panjang, saya sebut bukan pungutan yang terjadi, tapi sudah pemalakan," ujar Dempo pada Rabu, (22/11/2023).
Dempo Xler meminta pemerintah daerah setempat untuk menurunkan aparat Satuan Politisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menertibkan praktik pemalakan parkir. Ia menekankan bahwa hal ini sebaiknya dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tidak ada parkir berbayar di kawasan tersebut.
"Diketahui Pemprov memiliki ratusan personil Satpol PP, agar ditugaskan menertibkan. Hanya saja jika tidak mereka tidak digubris, bisa meminta kepada aparat kepolisian yang ada di daerah ini," tambah Dempo.
Dengan mengangkat isu ini, Dempo Xler berharap langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi masalah pemalakan parkir di kawasan Pantai Panjang, menjadikan area tersebut lebih ramah dan nyaman bagi pengunjung tanpa adanya beban biaya parkir yang tidak sesuai dengan kebijakan. (Red/Adv)