MANADO, eWarta.co — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memperketat evaluasi kinerja penuntutan melalui Konsolidasi Teknis Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) II Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin langsung Plt. Kajati Sulut, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, mengangkat tema “Evaluasi Putusan Bebas dan Putusan yang Belum Dieksekusi”. Forum ini menjadi momentum pembenahan kualitas pembuktian, penanganan perkara, hingga pelaksanaan putusan di seluruh satuan kerja se-Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Ferrytass menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional menuntut jaksa semakin cermat dalam membangun pembuktian. Setiap perkara harus didukung alat bukti yang sah, kuat, dan mampu dipertanggungjawabkan di persidangan.
Evaluasi juga menyoroti sejumlah faktor penyebab putusan bebas, mulai dari lemahnya keterkaitan alat bukti dengan peristiwa dan terdakwa, keterangan saksi yang bersumber tunggal, hingga pencabutan pengakuan tanpa dukungan bukti independen.
Selain kualitas penuntutan, ia menekankan pentingnya menuntaskan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap agar kepastian hukum dan hak para pihak tidak terabaikan.
Untuk itu, tiga prioritas ditekankan kepada seluruh jajaran, yakni penguatan pengendalian prapenuntutan, integritas penuntut umum dalam persidangan, serta pengawasan ketat terhadap eksekusi dan pemulihan aset.
Melalui konsolidasi ini, Kejati Sulut mendorong evaluasi bulanan yang terukur sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada keberhasilan penuntutan, tetapi juga menjamin proses yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.***
(Rendy)










