JEMBER, eWarta.co – Kabupaten Jember resmi ditunjuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional. Kabupaten ini akan menjadi tolok ukur implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengembangan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan untuk seluruh wilayah Tapal Kuda.
Kepastian tersebut didapat usai Bupati Jember, Gus Fawait, bersama Kepala BPS Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, melakukan pertemuan dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta pada 7 Juli 2026.
Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jember masih tergolong tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 96.489 keluarga yang masuk dalam kategori desil 1.
"Verifikasi ini dikelompokkan menjadi usia produktif (di bawah 60 tahun) dan tidak produktif (60 tahun ke atas). Bagi warga usia produktif, nantinya akan diberikan pelatihan khusus untuk dipersiapkan menjadi pekerja migran," ungkap Gus Fawait.
Selain itu, Pemkab Jember tengah merintis satu data terpadu bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Upaya pembaruan data juga diperketat, termasuk pengurusan surat kematian bagi warga yang meninggal guna memperbarui Administrasi Kependudukan (Adminduk), serta pemutakhiran data warga yang pindah domisili.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2025. Data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 pun dirancang untuk memuat variabel sosial ekonomi yang akan menjadi basis pembaruan DTSEN.
“Peran dari RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan sangat krusial untuk memastikan seluruh warga terdata dengan akurat,” tegas Amalia.
Ia juga meminta Pemkab Jember mengawal ketat capaian Sensus Ekonomi dan menjadi pionir dalam perhitungan PDRB triwulanan di tingkat regional.
Merespons arahan tersebut, Gus Fawait menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh dalam penyediaan data. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperkuat, dan jika diperlukan, Surat Edaran (SE) Bupati akan segera diterbitkan.
"Forum koordinasi rutin antara BPS dan Pemkab Jember akan digelar secara berkala untuk mendukung penguatan data statistik sektoral,” pungkasnya.
Sebagai wujud komitmen, Jember siap menyukseskan Sensus Ekonomi, menggelar rapat koordinasi rutin, menyerahkan data pendukung yang diperlukan, serta mengirimkan hasil verifikasi dan validasi (verval) lapangan secara berkala ke BPS RI. (hafit)