Inspektorat Seluma Prioritaskan Audit DD Rawah Indah 

Inspektur Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani
Create: Fri, 21/08/2020 - 19:20
Author: Alwin Feraro
Tags

 

BENGKULU,eWARTA.co -- Lantaran hingga saat ini belum adanya kejelasan terkait dengan permasalahan yang timbul di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo membuat perwakilan warga mengambil gebrakan beberapa waktu lalu. Yaitu perwakilan warga Desa Rawah Indah mendatangi kantor Bupati Seluma untuk menuntut Kades yang menjabat saat ini agar mengundurkan diri dan Pemkab Seluma melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa. Menjawab apa yang diminta oleh warga, Inspektorat Seluma akan melakukan audit ke Desa Rawah Indah terkait realisasi dana desa tahun 2019. Namun audit tersebut baru akan dilaksanakan oleh auditor setelah pengesahan APBD-Perubahan nanti.

Disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani, bahwa untuk melaksanakan audit anggaran DD juga dibutuhkan dana yang besar. Anggaran itu dibutuhkan untuk operasional. Sehingga jika anggarannya tidak ada maka audit tidak bisah dilakukan.

“Tentu akan kita lakukan, tapi nanti setelah ketuk palu ABDP-P, saat ini anggaran untuk melakukan audit itu belum ada,” ucap Deddy, Jumat (21/8/2020).

Lanjutnya, terkait realisasi Dana Desa Rawah Indah, Inspektorat Seluma tidak akan membentuk tim khusus. Karena proses audit DD memang sudah ada prosedurnya sehingga tidak perlu ada tim khusus. Selain itu, menurut Deddy bahwa audit nantinya juga akan dilakukan secara berkala karena memang proses audit tidak dapat dilakukan secara gegabah.

“Tidak ada tim khususnya, kita nanti akan audit secara berkala, kita tidak ingin gegabah,” jelasnya

Ditambahkannya, untuk desa yang dilaporkan atau menjadi polemik. Maka akan menjadi prioritas bagi Inspektorat Seluma untuk melakukan audit anggaran DD nya. Audit DD ini akan dilakukan pada Oktober dan November mendatang masih harus menunggu anggaran DD dicairkan 100 persen serta realisasinya sudah 100 persen. Sehingga tinggal menunggu pemeriksaan di lapangan disesuaikan dengan laporan yang mereka buat. 

"Untuk desa-desa yang menjadi polemik, tentunya akan kami jadikan prioritas untuk melakukan audit anggaran DD nya. Sehingga agar apa yang dituntut oleh masyarakat menjadi lebih jelas lagi," terangnya. (nor)