JEMBER, ewarta.co – Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi tinggi dan dinilai revolusioner. Anggota Komisi II DPR RI, Dr. KH. Muhammad Khozin (Gus Khozin), bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendorong revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
Apresiasi tersebut disampaikan Gus Khozin saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PANRB, Rini Widyantini, ketika meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Jember pada Senin (26/10/2026).
Gus Khozin menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda koordinasi dan pemantauan langsung terhadap progres serta mutu pelayanan publik di daerah.
"Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan oleh Bupati serta hasil peninjauan langsung di lapangan, baik berinteraksi dengan masyarakat maupun petugas, semua pelayanan sudah berjalan maksimal," ujar Gus Khozin.
Legislator dari Fraksi PKB Dapil Jember-Lumajang ini menyoroti perubahan paradigma pelayanan publik di Jember yang dinilai kian maju. Jika sebelumnya pelayanan bersifat pasif dengan menunggu masyarakat datang, kini Pemkab Jember mengambil langkah aktif melalui sistem "jemput bola".
Inovasi ini tidak hanya mencakup layanan kesehatan melalui program Homecare, tetapi juga pengurusan administrasi kependudukan hingga fasilitas renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gus Khozin menegaskan, Komisi II DPR RI memiliki komitmen kuat bersama Kementerian PANRB dan Kemendagri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di era transformasi digital, negara harus memastikan seluruh warga dapat mengakses layanan dasar tanpa hambatan, terutama dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik.
Guna mendukung percepatan ini, Gus Khozin mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas revisi UU Adminduk. Revisi tersebut ditujukan untuk mengubah paradigma pelayanan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, sehingga pemerintah secara proaktif mendatangi masyarakat yang belum terdata.
Ia berharap Kabupaten Jember dapat menjadi percontohan nasional dalam tata kelola pelayanan publik.
"Kami ingin inovasi baik di Jember ini dapat diangkat ke tingkat nasional untuk memicu daerah lain agar terus berinovasi demi memberikan kecepatan dan kepastian layanan bagi masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Hafit