Bengkulu, eWarta.co – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah berdampak terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk dalam memenuhi sejumlah kebutuhan belanja pegawai. Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menyebut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi salah satu pos anggaran yang turut terdampak kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan Dedy saat berdialog dengan sejumlah pimpinan media dan wartawan di Gedung Merah Putih, Rumah Dinas Wali Kota Bengkulu, Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam menentukan prioritas belanja.
Menurut Dedy, pengelolaan APBD harus dikawal secara ketat agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Meski ruang fiskal terbatas, ia memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu tetap berjalan optimal.
Dedy juga optimistis kemampuan keuangan daerah akan lebih leluasa pada tahun mendatang seiring rencana pengalihan beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan dapat dialokasikan lebih besar untuk mendukung program pembangunan.
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas Pemkot Bengkulu. Sejumlah program yang dijalankan antara lain bedah rumah, pelayanan kesehatan jemput bola melalui program dokter turun langsung ke lapangan, serta pemberian beasiswa perguruan tinggi secara penuh dari APBD bagi anak-anak keluarga kurang mampu.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dedy mengharapkan keterlibatan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
"Saya sangat mengharapkan dukungan rekan-rekan media agar setiap program pemerintah kota dapat tersampaikan dengan baik kepada publik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga," tutur Dedy.
Ia menambahkan, sinergi pemerintah dan pers juga diperlukan untuk memperkuat transparansi serta pengawasan publik. Melalui pemberitaan yang konstruktif, masyarakat dapat mengetahui perkembangan program pemerintah sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya di lapangan.










