Manado, eWarta.co – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat (RVM), bersama dengan Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Muhammad Luthfi, turut menghadiri acara kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI, Yasonna Laoly, yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara, Manado, pada Selasa (26/2/2026).
Kunjungan Menkum HAM tersebut bertujuan untuk membahas berbagai program dan kebijakan terkait dengan penguatan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam acara ini, Menkum Yasonna Laoly memaparkan sejumlah kebijakan terbaru yang akan diterapkan, serta mendengarkan masukan dari para pejabat daerah mengenai isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat.
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kementerian Hukum dan HAM dalam penegakan hukum di wilayahnya. "Kami sangat mendukung setiap langkah yang dapat meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk program-program yang berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia," ujar Rendy.
Sementara itu, Brigjen TNI Muhammad Luthfi, Danrem 131/Santiago, menyatakan bahwa kunjungan Menkum HAM ini juga memberikan dampak positif dalam mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami siap mendukung segala upaya yang dapat meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan di Sulawesi Utara, termasuk di Kotamobagu," tegas Danrem Luthfi.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Menkum Yasonna Laoly juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya hukum dan hak asasi manusia di masyarakat. Beliau berharap melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, berbagai tantangan hukum dapat dihadapi dengan lebih baik.
Kegiatan ini diakhiri dengan dialog interaktif antara Menkum HAM dan para pejabat daerah, serta penandatanganan beberapa nota kesepahaman yang bertujuan untuk memperkuat sektor hukum di wilayah Sulawesi Utara.***