BENGKULU,eWARTA.co -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Provinsi Bengkulu, merancang strategi dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu, Rabu (30/3/22).
"Kegiatan HLM dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Budiono Subambang, Kepala Daerah dan OPD terkait se Provinsi Bengkulu.
Budiono Subambang menyampaikan bahwa inflasi baik secara nasional maupun daerah masih cenderung bergejolak yang didorong ganggunan pasokan, kelancaran distribusi, dan kebijakan pemerintah sehingga diperlukan strategi pengendalian inflasi yang terarah dan berkelanjutan dengan berfokus.
Dirinya meminta agar daerah fokus pada prioritas nasional di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
"Pengendalian inflasi perlu kerjasama dan koordinasi secara sinergis yang dilakukan lintas sektor dan lintas daerah sehingga pentingnya penguatan kelembagaan TPID yang dapat dicapai melalui kerjasama antar daerah (KAD)," kata Budiono.
Peningkatan KAD, lanjut Budiono bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, serta menghindari timbulnya inefisiensi dan inefektifitas dalam pelayanan publik.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Joni Marsius mengungkap bahwa dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bengkulu sudah siap pulih. Hal tersebut terindikasi dari pertumbuhan ekonomi full year 2021 yang tumbuh positif baik dari level provinsi maupun dari kabupaten/kota.
Lebih lanjut, tren pemulihan ekonomi juga tercermin dari angka indeks ketahanan dan pemulihan ekonomi Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Bloomberg Resilience Score, Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam 11 provinsi dengan nilai pemulihan terbaik dengan skor 62,1 persen.
Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu di antaranya pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang menyebabkan adanya pergerakan harga yang tidak menentu sehingga akan berpengaruh pada inflasi tahunan.
"Lalu kebijakan harmonisasi perpajakan berupa rencana peningkatan PPN menjadi 11% per 1 April 2022 akan berdampak pada 678 komoditas termasuk komoditas pokok sehingga berpotensi menyumbang inflasi khususnya pada kelompok inflasi administered price (AP) dan core inflation (CI)," ungkap Joni.
Tak hanya itu, lanjutnya, defisit neraca pangan pada beberapa komoditas yang juga memiliki tingkat inflasi di atas nasional diantaranya komoditas daging ayam ras, daging sapi, bawang merah, bawang putih, telur ayam dan minyak goreng.
"Juga ada momen HBKN yang cenderung memberikan tekanan harga akibat peningkatan konsumsi yang perlu diwaspadai," bebernya.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan jangka pendek-menengah melalui operasi pasar dan pemantauaan harga secara rutin pada komoditas persisten inflasi serta KAD dan pemanfaatan digitalisasi.
Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang, Bank Indonesia mengusulkan pengembangan industri pengolahan melalui pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas, mendorong pembangunan pabrik minyak goreng.
Lalu penguatan hilirisasi pada kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, pengembangan infrastruktur listrik pendukung pertanian, mendorong penyediaan Rice Milling Unit (RMU), dan mendorong penyediaan pakan ternak ayam.
Atas hal tersebut, Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah, meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bank Indonesia mengadakan forum petani dan peternak lokal untuk membahas arah dan pola strategi dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga.
Selanjutnya ia meminta agar BULOG perlu memastikan kemampuan pengelolaan gabah dan harga berdasarkan analisis, kemudian mendiskusikannya dengan kepala daerahuntuk strategi ketersediaan beras dan stabilitas harga beras di Provinsi Bengkulu.
"Dinas Ketahanan Pangan sebaiknya melakukan analisis lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh dan himbauan-himbauannya dapat diterima oleh masyarakat dalam rangka mengelola ekspektasin inflasi kedepan," paparnya.
Sementara terkait keberadaan investasi pabrik minyak goreng di Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya.
"Namun terdapat beberapa pertimbangan investor salah satunya Bengkulu adalah daerah zona merah rawan bencana sehingga belum dapat dipertimbangkan sebagai lokasi investasi," pungkas Rohidin. (Bisri)