Bengkulu, eWARTA.co -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Bengkulu hingga 30 Juni 2022 belum maksimal.
Melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBp) Provinsi Bengkulu, berikut rincian realisasi APBN di Provinsi Bengkulu disampaikan Kepala DJPb Bengkulu Syarwan melalui pers rilis, Kamis (21/7/2022).
Realisasi Program Pc-Pen per 15 Juli tercatat sebagai berikut;
Pada penyaluran dana insentif COVID-19, terdapat 19 rumah sakit, dengan 1.480 pasien korban COVID-19 yang mengajukan klaim sebesar Rp87,03 miliar. Lalu Insentif tenaga kesehatan (Nakes) 25 Fasilitas kesehatan dengan 3.176 Nakes mengajukan klaim Rp13,11 miliar.
Pada bantuan ketahanan pangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng 446.181 keluarga penerima manfaat sebesar Rp44,62 miliar, dan Program Keluarga Harapan sebanyak 164.647 keluarga penerima manfaat sebesar Rp119,48 miliar.
"Lalu bantuan sembako sebanyak 442.570 keluarga penerima manfaat sebesar Rp148,67 miliar," ungkap Syarwan.
Sementara pada program Padat Karya PUPR target sebanyak 249 Paket dengan nilai alokasi Rp153,8 miliar terealisasi 150 Paket Rp60,9 miliar melibatkan 3.499 tenaga kerja.
Seluruh dana APBN yang masuk ke Provinsi Bengkulu (termasuk seluruh TKDD) yakni alokasi pendapatan dan hibah dari target Kemenkeu Rp2,1 triliun telah tersalur Rp1,3 triliun atau terserap 61,0% dengan rincian sebagai berikut;
- Belanja Negara target Rp13.9 triliun tersalur Rp6.6triliun atau terserap 47,5%
- Dana Alokasi Umum target Rp5,9 triliun tersalur Rp3,5 triliun atau terserap 58,3%
- Dana Alokasi Khusus Fisik Pagu anggaran Rp932 miliar terserap Rp144 miliar atau 15,5%
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik pagu anggaran Rp1,3 triliun terserap Rp756 miliar atau terserap 54,6%
- Dana Bagi Hasil pagu Rp288 miliar tersalur Rp96 miliar atau 33,3%
- Dana Insentif Daerah Pagu Rp56 miliar tersalur Rp28 miliar atau 50,0%
- Dana Desa Pagu Rp1 triliun tersalur Rp504 miliar atau 49,9%.
"Total Pagu TKDD di Provinsi Bengkulu sebesar Rp9,67 triliun telah disalurkan sebesar Rp5 triliun atau 52%," ujar Syarwan.
Pada kinerja penyaluran Dana Desa reguler (tidak termasuk BLT Desa), sebanyak 1.341 desa dengan nilai Pagu Rp1 triliun melalui tahap I tersalur sebanyak Rp237 miliar atau 23,6% dan tahap II dengan jumlah 495 desa telah menyalurkan Rp85 miliar atau 8,5%.
"Dari situ dana desa yang telah disalurkan sebanyak Rp323 miliar atau terserap 32,0%,” ujarnya.
Pada BLT Dana Desa, sebanyak 1.341 desa penerima dengan pagu anggaran senilai Rp 1 triliun tersalur melalui BLT tahap I senilai Rp95 miliar atau 9,4% dan BLT tahap II kepada 1.208 desa tersalur Rp 85,5 miliar atau 8,5% dengan total terserap Rp180,6 miliar atau 17,9%.
Kemudian untuk kinerja penyaluran Dak Fisik dengan Pagu sebanyak Rp932 miliar telah terlaksana dalam nilai rencana kegiatan sebesar Rp907 miliar atau terserap 97,3%.
"Sementara pada Nilai Kontrak sebesar Rp553 miliar terserap 61,0% atau tersalur Rp144 miliar," ujarnya.
Penyaluran KUR, sebesar Rp2,3 triliun, meningkat 37,9% dibandingkan periode yang sama. Debitur KUR juga meningkat 13,4% menjadi 43.779 debitur dibandingkan periode yang sama TA 2021.
Pada penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan kepada 7.521 Debitur sebesar total Rp36,35 miliar.
Secara garis besar, DJPb mencatat realisasi belanja APBN dan TKDD atau DAK Fisik terhambat oleh adanya reorganisasi pada kementerian dan lembaga khususnya Kementerian Kesehatan untuk belanja fungsi Kesehatan.
"Meski demikian, serapan APBN harus segera dimanfaatkan agar dapat memberikan dampak bagi pembangunan daerah terkhusus pada alokasi penyaluran bantuan sosial kelompok rentan yang masih sangat membutuhkan dalam kondisi saat ini," tukasnya. (Bisri)