BENGKULU, eWARTA.co -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sedang mencari solusi biaya sewa pesawat untuk keberangkatan 1.636 orang calon jemaah haji (CJH) tahun ini. Mengingat anggaran sebesar Rp 6 miliar tidak tercukupi.
Hal itu terjadi karena maskapai penerbangan kompak menaikkan harga sewa pesawat sebesar 2 kali lipat.
Seperti Maskapai Garuda Indonesia sewanya sampai Rp 16 Miliar, City Link Rp 12 Miliar dan Lion Air Rp 13 Miliar.
Padahal Pemprov sudah masukkan anggaran Rp 6 miliar, untuk memberangkatkan CJH dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menuju embarkasi penuh Bandara International Minangkabau Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, Pemprov akan membentuk tim, melakukan kajian dan survey ulang harga sewa pesawat terbang tersebut.
"Tim akan survey harga sewa pesawat ini. Bila perlu survey harga sampai ke Jakarta," terang Hamka.
Dikatakan, awal menganggarkan Rp 6 miliar untuk sewa pesawat terbang itu tentu berdasarkan kajian harga sewa pesawat tahun lalu. Bahkan anggaran yang disiapkan juga sudah naik 100 persen dibanding sewa pesawat untuk memberangkatkan CJH tahun sebelumnya.
"Dianggarkan Rp 6 miliar untuk sewa pesawat itu harusnya mencukupi. Karena ansumsinya, jika transit perorangan dari Bengkulu ke Jakarta diperkirakan sekitar Rp 700 ribu. Kemudian dari Jakarta ke Padang sekitar Rp 700 ribu. Artinya untuk sekali berangkat dibutuhkan Rp 1,4 juta.Jika pulang pergi, maka per orangnya biaya naik pesawat terbang itu hanya sekitar Rp 2,8 juta," kata Hamka, Senin (13/3/23).
"Namun harga sekarang dari maskapai, untuk satu orangnya dari Bengkulu ke Jakarta dan dari Jakarta ke Padang pulang pergi sampai Rp 7,9 juta. Padahal penerbangannya langsung dari Bengkulu ke Padang. Nah dimana ini titiknya. Ini yang akan disurvey nanti," jelas Hamka.
Lebih lanjut Hamka menambahkan, dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sewa pesawat terbang itu akan diaudit. Kenaikan harga sewa pesawat saat ini sangat tinggi sekali. Artinya, Pemprov membutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp 7 miliar lagi.
Apalagi penetapan HPS itu tidak masuk, karena ada sekian ribu persen kenaikanya.
"Tim yang dibentuk nantinya tentu akan melibatkan semua pihak. Baik dari Dinas Perhubungan (Dishub), Biro Pemerintahaan dan Kesrta, Biro Pembangunan hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu. Jika nanti memang ada kenaikan harga sewa pesawat, tentu akan dilihat seberapa besar kenaikkanya. Asalkan kenaikan harga itu sesuai dengan aturan," ujar Hamka.
Ada beberapa langkah dilakukan, ketika kekurangan anggaran sewa pesawat. Menurut Hamka, langkahnya pertama untuk melakukan refocusing anggaran keberangkatan CJH.
Lalu meminta didampingi oleh BPKP dan di rapatkan dengan semua unsur terkait.
"Jika memang anggarannya masih kekurangan, Hamka mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Namun hal itu jika memungkinkan, bisa dilakukan," tutupnya.