Bengkulu – Perbaikan infrastruktur desa, dukungan bagi petani, serta transparansi penggunaan anggaran pembangunan menjadi aspirasi masyarakat Desa Banjar Sari, Kabupaten Bengkulu Utara. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., dalam kegiatan reses di Kantor Desa Banjar Sari, Rabu (14/10/2026).
Warga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, drainase, jalan usaha tani, serta saluran irigasi. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan.
Dari sektor pertanian, masyarakat mengharapkan bantuan bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan untuk meningkatkan hasil produksi. Pelaku UMKM dan kelompok usaha masyarakat juga membutuhkan kemudahan akses permodalan dan bantuan pengembangan usaha.
Selain itu, warga meminta peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan jaringan komunikasi. Penyaluran bantuan sosial, bantuan pertanian, dan program pemberdayaan ekonomi juga diharapkan lebih merata, transparan, serta tepat sasaran.
Persoalan pengawasan pembangunan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Masyarakat meminta pemerintah desa dan daerah membuka informasi penggunaan Dana Desa dan APBD serta melibatkan warga dalam mengawasi pembangunan agar sesuai perencanaan, spesifikasi, dan kebutuhan masyarakat.
Dalam bidang kebencanaan, warga mendorong peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Perbaikan drainase, normalisasi saluran air, pemetaan wilayah rawan bencana, serta penyediaan jalur evakuasi dan logistik darurat juga menjadi kebutuhan yang disampaikan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Destita akan mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan memperhatikan kebutuhan petani serta pelaku UMKM. Ia juga akan menyampaikan aspirasi terkait transparansi anggaran, evaluasi pembangunan, dan penguatan mitigasi bencana kepada instansi terkait, termasuk BPBD Kabupaten Bengkulu Utara dan BPBD Provinsi Bengkulu.










